oleh

Adanya TKA Ilegal, DPR Minta Binapenta Kemenaker Periksa PT IMIP

Jakarta, Akuratnews.com – Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf, mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan dan tuntutan hak masyarakat dan desa Fatofia Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengara kepada kepada PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) atas kebijakannya yang diskriminatif serta dianggap merugikan karyawan terkait adanya dugaan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China.

Dede Yusuf, mengaku pihaknya telah melakukan pemantauan dan berkomunikasi dengan  karyawan di PT IMIP melalui media sosial.

“Saya sudah pantau dan berkominikasi dengan karyawan disana via medsos. Bahkan telah saya arahkan ke Dirjen Balai Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) dan Menteri Tenaga Kerja untuk menindaklanutinya,” kata Dede kepada Akuratnews.com, Senin (27/3/17) malam.

Dede Yusuf menyebutkan, untuk langkah selanjutnya pihaknya akan menunggu sikap pemerintah .

“Selanjutnya saya tunggu sikap pemerintah. Jika tidak jalan juga ,maka kami bisa lakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan karyawan dan perusahaan nanti,” jelasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya, Karyawan yang diwakili oleh 16 orang masyarakat dan karyawan dari Kec. Bahodopi, Kab. Morowali Sulawesi Tengah telah tiba di Jakarta sejak tanggal 7 maret 2017. perwakilan masarakat dan karyawan tersebut datang ke kantor hukum Majjama Law Office di bilangan Kalisari Cijantung – Pasar Rebo, Jakarta Timur pada tanggal 21 Maret 2017 untuk melakukan pengaduan perihal pelanggaran hak yang dilakukan oleh PT. IMIP

Kedatangan mereka untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi perihal sistem pengelolaan perusahaan yang dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan, kerusakan lingkungan hingga isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di lingkungan perusahaan.

Juru bicara masyarakat dan karyawan dari Kec. Bahodopi, Kab. Morowali Sulawesi Tengah, Chandra Chris Elelson Sambelay mengatakan, pihaknya mengaku kecewa atas sikap pemerintah daerah (Pemda) dan pejabat-pejabat daerah yang terkesan tidak melindungi dan mendengarkan aspirasi masyarakat Bahodopi, kabupaten Morowali, Sulteng yang saat ini mengalami diskriminasi terkait masuknya tenaga kerja asing asal China di PT IMIP.

Chandra menjelaskan, bahwa PT. IMIP juga telah memantik telah menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China untuk melakukan pekerjaan kasar di perusahaan tersebut.

“Keberadaan TKA di lingkungan perusahaan telah membentuk konflik horizontal antara para karyawan lokal dan TKA,” kata Chandra kepada saat ditemui, Akuratnews.com, di Kantor hukum Majjama Law Office di bilangan Kalisari Cijantung – Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu (22/3/2017) malam.

Dia mengungkapkan, bahwa diskriminasi yang dirasakan oleh karyawan lokal mulai dari jumlah upah, fasilitas tempat tinggal, hingga fasilitas ruang makan yang berbeda menjadikan lingkungan perusahaan tidak kondusif untuk terciptanya rasa aman dilingkungan perusahaan akbiat kecemburuan sisal yang ditimbulkan oleh perusahaan, sehingga kondisi ini mengakibatkan rawannya benturan fisik di lingkungan perusahaan.

Pada prinsipnya ketentuan terkait penggunaan tenaga kerja asing telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri tenaga kerja dan transmigrasi No. 12 tahun 2013 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing yang pada intinya menjelaskan jabatan dan waktu tertentu kepada TKA untuk dipekerjakan di perusahaan yang didirikan di Indonesia.

Menurut informasinya, penggunaan TKA di PT. IMIP sebanyak 14.952 orang asal China yang bekerja sebagai pekerja yang menurut karyawan Indonesia mereka banyak yang tidak memiliki skil dan bekerja sebagai buruh kasar di perusahaan tersebut,dan hal ini sama sekali tidak diakomodasi dalam ketentuan perundang-undangan dan tidak dibenarkan menempati posisi tersebut.

Bahkan dia menyebutkan, jika sejumlah ribuan tenaga kerja asing ( TKA) asal China tersebut diduga sebagai TKA ilegal yang sengaja digunakan oleh PT IMIP.

” Saya meminta keadilan untuk masyarakat Bahodopi, Kab. Morowali Sulawesi Tengah, kita ingin DPR RI mau menemui kami dan mendengarkan keluhan kami ini,” ujarnya.

Selain itu, permasalahan serius lainnya yang ditimbulkan dari system tata kelola perusahaan yakni permasalahan yang telah menyentuh Isu HAM. Tindakan perusahaan yang semena-mena dengan melakukan pemecatan yang tidak sesuai dengan prosedur hingga larangan mendirikan sholat adalah bentuk pengekangan yang dilakukan oleh perushaan terhadap karyawan. hal ini adalah satu bentuk arogansi yang dilakukan oleh PT. IMIP dengan mengusik elemen HAM yang tidak boleh diganggu dalam keadaan apapun. Sehinga atas hal tersebut, pihak karyawan menuntut untuk dihapuskannya segala bentuk kebijakan perusahaan yang bertentangan dengan norma-norma kemanusiaan.

Upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat dan karyawan adalah melakukan pendudukan pabrik pada tanggal 14 Desember 2016 yang pada saat itu menghasilkan kesepakatan antara pihak perusahaan PT. IMIP dengan masyarakat dan buruh. PT. IMIP meminta kepada perwakilan masyarakat dan buruh agar memasukkan MOU tuntutan yang bisa dibedakan sesuai kepentingan masing-masing.

Pada tanggal 17 Desember 2016 MOU tersebut telah diterima PT. IMIP yang diserahkan oleh perwakilan masyarakat dan buruh. Namun setelah dilakukan beberapa kali pertemuaan sama sekali tidak mendapat solusi dan realisasi atas kesepakatan yang diteuangkan dalam MOU belum pernah direalisasikan.

Tidak ditemukannya titik temu yang jelas dengan pihak perusahaan, upaya lebih lanjut ditempuh dengan membangun pendekatan kepada pemerintah setempat yakni bupati, DPRD hingga kepolisian dan TNI. Namun apa yang diharapkan oleh karyawan dan masyarakat kepada pemerintah dan wakil rakyat juga tidak mampu memberikan titik temu atas masalah yang dialami oleh karyawan dan masyarakat Morowali. (Agus)

Komentar

News Feed