oleh

Ambang Batas Pencalonan Presiden Digugat Kembali

Jakarta, Akuratnews.com – Beberapa tokoh kembali menggungat syarat ambang batas pencalonan presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (13/6/2018).

Syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) itu termuat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tepatnya pada Pasal 222. Pasal tersebut, sedianya sudah pernah diuji dan ditolak oleh MK pada (11/1/2018) lalu.

“Inilah perjuangan konstitusional untuk mengembalikan daulat rakyat dan mengembalikan kebebasan rakyat untuk secara lebih leluasa memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden,” kata Denny Indrayana selaku kuasa hukum pemohon melalui keterangan resminya, Rabu (13/07/2018).

Pasal ini, dinilai memangkas hak demokrasi warga negara untuk dipilih maupun memilih. Karena itu, kata Denny, “Kami meminta MK dapat segera memutuskan permohonan ini, sebelum masa pendaftaran capres berakhir pada 10 Agustus 2018 yang akan datang,”.

Dalam gugatan ini, Denny bertindak atas nama 12 pemohon yakni:

  1. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M. Busyro Muqoddas
  2. Mantan Menteri Keuangan M. Chatib BasriA
  3. Akademisi Faisal Basria
  4. Mntan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay
  5. Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto
  6. Akademisi Rocky Gerung
  7. Akademisi Robertus Robet
  8. Direktur Pusako Universitas Andalas Feri Amsari
  9. Sutradara Film Angga Dwimas Sasongko
  10. Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak
  11. Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini
  12. Hasan Yahya (Profesional)

Gugatan ini, juga didukung oleh beberapa ahli yakni, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Zainal ArifIn Moctar dan Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti. (MDz)

Komentar

News Feed