Beranda Opini Dewan Minta Naik Gaji di Kabulkan, Rakyat Minta Kesejahteraan Harusnya Lebih di...

Dewan Minta Naik Gaji di Kabulkan, Rakyat Minta Kesejahteraan Harusnya Lebih di Prioritaskan

2 views
0
BERBAGI
alterntif text

Pada rapat paripurna pengambilan keputusan tentang persetujan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten nyatanya telah disetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Gubernur Banten bersama pimpinan dewan menandatangi berita acara persetujuan dari Raperda menjadi Perda. Raperda tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Banten yang merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Peraturan Pemerintah (PP) ini mengatur penyesuaian gaji atau pendapatan anggota Dewan berdasakan kemampuan Keuangan Daerah.

Pada PP 18 Tahun 2017 sepertinya wakil rakyat yang terhormat akan “dimanjakan” dengan berbagai fasilitas tunjangan, penghasilan, dan istilah lainnya yang membuat hati rakyat bertanya-tanya. Pada BAB II pasal 2 disebutkan bahwa pimpinan dan anggota DPRD mendapatkan penghasilan yang meliputi, uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain. Kemudian anggota dan pimpinan DPRD juga mendapatkan tunjangan reses dan tunjangan komunikasi intensif.

Diketahui, gaji pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten naik 100 persen mulai September 2017. Kenaikan gaji para wakil rakyat itu disahkan melalui Rapat Paripurna DPRD Banten tentang Peraturan daerah (Perda) tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten. Setelah Perda disahkan, gaji anggota DPRD Banten menjadi Rp 60 jutaan per bulan dari sebelumnya hanya Rp 30 juta per bulan. Sedangkan untuk pimpinan, naik menjadi Rp 90 sampai Rp 100 juta per bulan.

Peningkatan pendapatan anggota dan pimpinan DPRD Banten setiap bulannya, terutama didorong oleh meningkatnya tunjangan transportasi, reses dan komunikasi intensif. Untuk tunjangan reses, anggota dan pimpinan DPRD Banten mendapatkan tunjangan sebesar Rp 21 juta, dan cair setiap kali agenda reses. Kemudian untuk tunjangan komunikasi intensif, setiap anggota dan pimpinan DPRD Banten mendapatkan Rp 21 juta per bulan.

Sementara, untuk tunjangan transportasi hanya diberikan kepada anggota DPRD Banten sekitar Rp 17 juta per bulan. Sedangkan Ketua DPRD tetap akan menggunakan mobil dinas. Ini berarti sebanyak 85 anggota DPRD Banten akan mendapatkan kenaikan gaji dan tunjangan yang usulan kenaikannya rata-rata sebesar Rp 33 juta. Lumayan fantastis ditengah sederet ketimpangan ekonomi dan sosial di Banten ini.

Kenaikan gaji ini menjadi perbincangan hangat, Anggota Dewan pun beranggapan karena mereka punya konsituen yang begitu banyak, sehingga pengeluaran dana pun sangat banyak. Dari sini, sudahkah di audit kembali pengeluaran yang bagaimana?

Apakah untuk pengeluaran pribadi atau untuk kepentingan rakyat?

Jangan sampai kepentingan pribadi atau kelompok yang mengatas-namakan kepentingan rakyat.

Dan jikapun alasan kenaikan gaji ini untuk mencegah agar jangan mencari uang dengan cara yang dilarang Undang-Undang. Maka, sekalipun ini pencegahan tetap saja ini bukan menjadi sebuah ukuran seseorang untuk melakukan kejahatan tindak pidana korupsi. Menanamkan budaya disiplin bagi setiap dewan adalah yang di utamakan, dan setiap pelanggaran harus mendapatkan konsekuensi logis dari apa yang di perbuatnya, maka dari itu sinergitas penegakan hukum harus ditegakan.

Kemudian pertanyaannya adalah, apakah kenaikan gaji Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten yang mencapai 100% sudah dibarengi dengan optimalisasi kinerja sebagai lembaga legislasi dan kontroling pemerintah ?

Sudahkah dewan yang terhormat bekerja sesuai dengan fungsi dan kewenangannya?

Barangkali hanya hati kecil rakyat dan Tuhan yang tahu.

Saya fikir bukan karena alasan pemerintah mampu secara anggaran tetapi tentu harus melihat situasi kondisi realita fakta di lapangan yang dibarengi dengan peningkatan kinerja, rakyat butuh direct action bukan sekedar lobi-lobi cantik politik yang abstrak yang pergerakannya masih adem ayem.

Rakyat tahu Para Dewan sudah di lantik dan di sumpah, di gaji oleh uang rakyat, penyambung lidah rakyat, harus mendengar aspirasi rakyat, tentu sebagai dewan yang baik kenaikan gaji dan tunjangan dewan ini juga harusnya tanyakan dulu pada rakyat. Lihat kondisi rakyat, apakah rakyat setuju? Kalo setuju ya tak ada masalah. Baru itu dewan yang baik.

Namun jika kita melihat regulasi kenaikan penghasilan anggota DPRD se-Indonesia, mengapa kurang sejalan dengan persepsi publik terhadap kredibilitas pada partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mengutip hasil survei Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Juli 2017 yang menyebutkan, tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) cukuplah rendah.

Tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik hanya mencapai 35 persen dan kepada DPR di angka 51 persen. Angka ini jauh dengan tingkat kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yang mencapai 86 persen.

Kita ketahui bersama berdasarkan amanat konstitusi, ketika kedaulatan berada di tangan rakyat. Namun apa jadinya ketika rakyat sudah kurang percaya terhadap para wakilnya, maka cukup sulit mengejewantahkan mereka yang duduk di kursi parlemen ada representasi rakyat. Diharapkan dewan mampu membuat regulasi yang sesuai kebutuhan publik. Kemudian dalam penganggaran dilakukan dengan mempertimbangkan aspek variabel efektifitas, lalu dewan juga harus mampu melakukan fungsi pengawasan yang lebih baik, masif, terstruktur dan terorganisir, bukan sekadar menyampaikan jampe-jampe krusialitas, statment di social media, tanpa aksi nyata untuk masyarakat.

Kepada Dewan sang penyambung lidah rakyat, rakyat berpangku tangan, rakyat menaruh harapan besar, untuk Banten lebih berintegritas dan bermartabat.

Penulis: Yayat Sudarajat
Keluarga Mahasiswa Banten (KMB) Universitas Pakuan-Bogor

alterntif text

LEAVE A REPLY