oleh

Diduga Langgar Kode Etik, Tiga Hakim Agung Diadukan Ke Komisi Yudisial

Jakarta, Akuratnews.com – Tiga hakim agung Mahkamah Agung (MA) dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY). Pasalnya, ketiga hakim itu diduga telah melanggar kode etik. Ketiga hakim itu adalah Sudrajad Dimyati, Panji Widagdo dan Sultoni Mohdally.

Pengaduan dilakukan oleh PT. Libros Derap Abadi melalui kuasa hukumnya, Muhammad Solihin. Dalam aduannya, ketiganya ditengarai melakukan pelangggaran kode etik Hakim MA sebagai majelis Tingkat Kasasi yang menangani dan memutus Perkara Nomor : 3373 K/PDT/2017 Tanggal 22 Desember 2017 lantaran putusan yang dikeluarkan oleh mereka hanya berselang waktu dua hari sejak di distribusikan dokumen kasasi yang disampaikan.

“Putusan tersebut kami rasa sangat aneh dan di luar logika siapa pun. Majelis hakim sangat cepat menjatuhkan putusan dalam kasus perdata dengan puluhan dokumen pelengkapnya. Dugaan kami adanya sebuah konspirasi dalam penanganan kasus tersebut,” ujar Solihin, pada Minggu (05/08).

Kasus ini berawal dari PT Libros Derap Abadi yang telah mengatongi surat izin penguasaan dan pengolahan lahan seluas 49 hektar di kawasan Cisauk, Tigaraksa, Tangerang, Banten. Surat tersebut didapat dari kepala daerah setempat dan Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang (BPN-ATR) beberapa tahun silam. Rencananya, PT. Libros Derap Abadi akan membangun ratusan unit rumah bagi warga Tangerang yang terkena program perluasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

“Di kemudian hari tanpa sepengetahuan klien kami, munculah pengembang lain atas nama PT Bhandawawibawa Asih, yang memiliki surat izin penguasaan dan pengelolaan di atas lahan yang dikuasai lebih dahulu oleh PT Libros Derap Abadi tersebut. Sejak saat itu, kasus tersebut menimbulkan pertikaian di kedua belah pihak. Klien kami dirugikan secara moril dan materiil senilai lebih dari Rp50 miliar, dan kini kasusnya telah memasuki tahapan kasasi di MA,”  jelas Solihin.

Adapun surat kasasi tertanggal 6 April 2017 nomor: 200/PDT.G/2015/PN.TNG terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten tanggal 14 Februari 2017 Nomor: 151/PDT2016/PT.BTN. Jo Putusan Negeri Tangerang tgl 25 Mei 2016 Nomor: 200 /PDT.G/2015/PN.TNG. Melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang untuk disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung.

Permohonan kasasi tersebut kemudian dikirim ke Mahkamah Agung melalui Kepaniteraan Negeri Tangerang pada 28 September 2017 sebagaimana diberitahukan kepada pengadu, sebagai pemohon kasasi. Berdasarkan pemberitahuan di situs resmi Mahkamah Agung, diketahui bahwa berkas pengadu masuk pada tanggal 28 November 2017. Berkas ini kemudian didistribusikan pada 20 Desember 2017.Setelah melalui proses pendaftaran dan distribusi yang lama ini, putusan kasasi diambil olen Majelis Hakim hanya selang 2 hari saja. Pada 22 Desember 2017, Majelis Hakim memutuskan kasasi pengadu ditolak.

“Kami ingin mendapat keputusan serta keadilan, bukan masalah menang atau kalah. Sebagai upaya demi penegakkan hukum di republik ini, tanpa keberpihakan meskipun kami harus menerima kenyataan pahit jika nantinya dinyatakan kalah. Tapi harus lewat proses yang benar, sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Menanggapi pengaduan ini, Kepala Humas Mahkamah Agung, Abdullah menganggap tidak ada larangan apabila majelis MA memutus perkara hanya dalam waktu dua hari. Menurutnya, itu tidak masalah. Bisa saja Majelis menganggap permohonan kasasi itu mudah diputuskan, sehingga Majelis memutus dengan sangat cepat, kata Abdullah, Rabu (8/8/2018).

Terlebih, MA sudah menerapkan Peraturan MA No. 9  Tahun 2017 tentang Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan atau Penetapan pada MA, sehingga setiap perkara dapat lebih cepat diputuskan karena format putusan lebih sederhana. Terkait laporan dugaan pelanggaran KEPPH tiga hakim agung itu, akan dicari dulu bukti-bukti pelanggarannya, kata Abdullah.

Secara terpisah, Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi mengatakan kewenangan pengawasan hakim yang dilakukan KY bukan menilai apakah adil atau tidak putusannya atau benar atau salah putusannya, tetapi menelusuri dan membuktikan dugaan pelanggaran KEPPH. Karenanya, pihaknya masih memproses laporan dugaan pelanggaran KEPPH atas tiga hakim agung itu ketika memutuskan perkara yang bersangkutan.

ZKY masih mempelajari berkasa laporannya, menganalisis, dan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan terbukti atau tidaknya pelanggaran KEPPH tiga hakim agung terlapor itu,” kata Farid. (Lukman Hqeem)

Komentar

News Feed