oleh

Diduga Terlibat Korupsi Jasmas, Anggota DPRD Kota Surabaya Diperiksa Kejari Tanjung Perak

Surabaya, Akuratnews.com – Anggota DPRD Kota Surabaya, Sugito menjalani serangkaian pemeriksaan oleh Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tanjung Perak, Rabu (11/7/2017).

Pemeriksaan politikus partai Hanura itu diduga terlibat kasus korupsi dana hibah dalam bentuk Jaringan Aspirasi Masyarakat (Jasmas) yang dikucurkan Pemkot Surabaya tahun 2016 lalu.

Berdasarkan pantauan diruang penyidik Pidsus, Sugito diperiksa langsung oleh Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, Andhi Ardhani, SH diruang kerjanya. “Yang periksa langsung pak Kasi Pidus,” ungkap sumber internal Kejari Tanjung Perak.

Dari informasi yang didapat awak media, Sugito diperiksa karena dianggap mengetahui proses awal hingga pencairan dana Jasmas yang merupakan produk DPRD Kota Surabaya.

Selain itu, pemeriksaan terhadap Sugito merupakan pintu masuk bagi penyidik untuk membuka tabir keterlibatan sejumlah anggota DPRD Kota Surabaya lainnya yang ikut kecipratan uang haram dari dana Jasmas tersebut.

Penanganan kasus korupsi Jasmas ini ditingkatkan ke penyidikkan berdasarkan surat perintah yang telah ditanda tangani Kajari Tanjung Perak, Rachmad Supriady, SH, MH, dengan Nomor Print-01/0.5.42/Fd.1/02/2018 tertanggal 8 Februari 2018 lalu.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, Andhi Ardhani, SH, MH., usai melakukan pemeriksaan terhadap Sugito, mengatakan sudah menemukan calon tersangka dalam kasus Jasmas tersebut.

“Tentunya kalau penyidikkan pasti sudah menemukan calon tersangkanya,” ujar Andhi Ardhani saat dikonfirmasi.

Untuk memperkuat peranan tersangka dan melengkapi penyidikkan kasus ini, Andhi Ardhani mengaku telah menggandeng BPK RI guna menghitung kerugian negara.

“Estimasi kerugian negaranya dalam pelaksaan Jasmas ini sekitar 12 milliar dan penyidikkan kami sudah 80 persen,” pungkasnya.

Sebelumnya, dalam penyimpangan dana Jasmas ini penyidik telah memeriksa ratusan RT dan RW se-Surabaya. Tak hanya itu, penyidik juga telah memeriksa 9 pejabat Pemkot Surabaya yang terindikasi terlibat serta memeriksa pihak swasta.

Penyimpangan dana hibah dalam rupa pengadaan itu dikucurkan oleh Pemkot Surabaya, diantaranya untuk pengadaan terop, kursi, meja dan sound system. (Rif)

Komentar

News Feed