oleh

Eks Dirjen Hubla Divonis 5 Tahun Penjara

Jakarta, Akuratnews.com – Sidang lanjutan Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut nonaktif Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono, Majelis Hakim memvonis terdakwa dengan hukuman kurungan 5 tahun penjara karena terbukti secara kuat dan meyakinkan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

“Menyatakan terdakwa Antonius Tonny Budiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan primer dan dakwaan kedua,” ujar Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri saat membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (17/05/18).

Dalam putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dengan denda sebesar Rp300 juta. Bila nantinya terdakwa tidak membayarkan denda tersebut akan diganti dengan kurungan selama tiga bulan.

Hakim menyatakan Komisaris PT Adhiguna Keruktama (AGK) Adi Putra Kurniawan pernah bertemu Tonny di ruang kerjanya dengan memberikan nomor rekening, berupa buku tabungan, dan kartu ATM bank atas nama Yongki dan Yeyen.

Pemberian tersebut berkaitan dengan proyek pekerjaan pengerukan alur Pelabuhan Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, pada 2016 dan pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur, pada 2016.

“Total uang yang diterima Antonius Tonny ialah Rp 2,3 miliar. Menimbang unsur penerimaan hadiah terbukti sah secara hukum. Antonius juga tidak melaporkan pemberian tersebut kepada penegak hukum,” ujar Hakim Saifuddin.

Selain terbukti menerima suap, Tonny dinyatakan Majelis Hakim terbukti bersalah menerima gratifikasi lebih dari Rp20 miliar dalam pecahan berbagai mata uang dan sejumlah barang. Yakni Rp5,8 miliar, US$479.700, EUR4.200, GBP15.540, S$700.249, dan RM 11212, serta sejumlah uang di rekening Bank Bukopin sebesar Rp2 miliar serta benda berharga senilai Rp243,41 juta.

“Tonny sebagai Dirjen Hubla tidak pernah melaporkan gratifikasi kepada KPK. Tonny juga tidak mencantumkan laporan LHKPN atas nama Antonius dalam penerimaan tersebut. Hakim menyakini unsur gratifikasi terpenuhi,” ujar Hakim Saifuddin.

Sedangkan untuk permohonan status Justice Colaborator terdakwa hanya dipertimbangkan hakim. Hakim menilai bahwa permohonan tersebut bukan kewenangan Majelis Hakim.

“Tapi permohonan itu menjadi bagian pertimbangan majelis hakim untuk memberikan keringanan bagi terdakwa,” terang Hakim Saifuddin.

Dalam kasus tersebut, Tonny terbukti melanggar Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. (Jar)

Komentar

News Feed