oleh

FPHS Minta Pemerintah RI Libatkan Masyarakat Dalam Kontrak Kerja Dengan PT Freeport

Akuratnews – Masyarakat dari tiga kampung yang ada diwilayah Mimika Papua yaitu Tsinga, Waa dan Arwanop yang tergabung dalam Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) mendatangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kedatangan mereka bertujuan meminta kepada pemerintah Indonesia melalui kementerian ESDM untuk melibatkan masyarakat adat dalam UU Minerba dan UU IUPK dalam Kontrak Karya ekplorasi tambang PT Freeport.

Sekertaris FPHS, Elfinus Jangkup saat ditemui akuratnews mengatakan, sebagai pemilik tanah adat, masyarakat harus dilibatkan dalam kontrak kerja pemerintah dan Freeport pada tahun 2021 nanti.

“Kami Pemilik Hak Sulung (PHS) wajib terlibat langsung dalam proses Negosiasi di tahun 2021 bersama Pemerintah RI dan PT. Freeport Indonesia,” kata Elfinus di Jakarta. Kamis (31/5).

Lebih lanjut Elfinus menjelaskan, bahwa sudah lama masyarakat dari tiga kampung yang mendiami tanah adat disekitar kawasan eksplorasi tambang emas yang dikelola Freeport tidak mendapatkan hak mereka, sementara UU sudah mengaturnya.

“Sejak tahun 1967 pada saat kontrak kerja PT. Freeport Indonesia Pertama dan Kontrak Kerja ke dua PT. Freeport Indonesia tahun 2000, pemerintah Indonesia dan kontraktor PT. Freeport terus mengabaikan hak-hak dasar rakyat yang mana sudah secara jelas diatur dalam undang-undang,” jelasnya.

Permintaan masyarakat sudah sesuai dengan yang diatur dalam UU No 21 Tahun 2001 ayat 1, 2, 3 dan 4 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan UU Minerba tahun 2009 BAB XIX tentang hak Ulayat serta UUD 1945 Pasal 33 ayat 2.

Sebelumnya, pada UU No. 21 tahun 2001 tentang otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 43, Ayat 1 berbunyi, Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku.

Ayat 2 Hak-hak Masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Ayat 3 Pelaksanaan Hukum Ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh pengusaha adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tata cara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Ayat 4 Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannnya. (dk)

Komentar

News Feed