oleh

Gerakan Nasional Satu Periode Menilai Rezim Jokowi Telah Gagal

Jakarta, Akuratnews.com – Gerakan Nasional Satu Periode menilai, pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla telah gagal dalam nerealisasikan program Nawacita yang tertuang dalam visi dan misinya.

“Bila dilihat dari awal kepemerintahannya, rezim Jokowi telah gagal karna tidak menjalankan program Nawacitanya, sampai tahun sekarang kita bisa lihat indikasi-indikasi dari sektor ekonomi, politik, budaya, hukum dan tenaga kerja itu semua mengatakan ancur,” kata Ketua Gerakan Nasional Satu Periode, Sangap Surbakti saat konferensi pers di IJW Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/7/2018).

Rezim Jokowi justru mengulangi kebijakan yang dilakukan oleh orde baru yaitu pembangunan disandarkan kepada hutang luar negeri, Menurutnya, visi-misi Nawacita pemerintahan Joko Widodo yang ingin melakukan tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis dan terpercaya hanya jargon. Demokrasi juga berlaku surut dengan dikeluarkannnya PERPPU Ormas dan UU Anti Terorisme.

“Kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh yang selama ini kritis terhadap kebijakan rezim Jokowi, terus berlanjut. Begitu juga kriminalisasi terhadap masyarakat yang mengkritisi kebijakan Polri yang tidak profesional dalam menangani kasus terorisme, hingga rencana monitoring sosial media masyarakat khususnya akademisi dan mahasiswa,” beber Sangap.

Gerakan Nasional Satu Periode juga menyoroti hutang luar negeri Indonesia. Berdasarkan data peneliti Institute for Development of Economics abd Finance (Indef), Sangap menjelaskan, hutang luar negeri Indonesia dalam tiga tahun terakhir dari pemerintah dan swasta mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai 7.000 triliun.

“Pemerintah Jokowi mengobral hutang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Jika kepemilikan SBN didominasi oleh asing, maka pemerintah tidak dapat mengendalikan pergerakan pasar. Akibatnya ketika ada penguatan Dollar Amerika terhadap Rupiah, pemerintah tak dapat berbuat banyak kecuali menyalahkan pihak eksternal,” imbuhnya.

Gerakan Nasional Satu Periode yang diisi oleh aktivis 98 itu juga merasa gerah dengan apa yang terjadi saat ini. “Menurut kami semakin mundur dengan apa yang kita perjuangkan pada 98,” ujarnya.

Lanjut Sangap, belum lagi pengingkaran janji Jokowi-JK soal pengungkapan kasus-kasus besar seperti BLBI, kasus HAM dimasa lalu.

“Jangankan mengungkap kasus penculikan aktivis 98 atau pembunuhan Munir, pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan pun rejim Jokowi-JK mengabaikannya. Ini sangat mencederai akal sehat kita,” terangnya.

Oleh karena itu, sambung Sangap, kami menyerukan agar Jokowi cukup satu periode!. Pemerintahan ke depan (paska Jokowi) harus bisa mengelola keberagaman rakyat Indonesia menjadi modal bagi proses bangsa Indonesia yang semakin solid dan tak tergerus oleh waktu, harus bisa mengembalikan satu perasaan seluruh rakyat lndonesia, seperti menjelang kemerdekaan 1945 dulu.

“Jangan sampai kebijakan ekonomi dan politik rezim ke depan mengulangi penyimpangan lama dari rezim-rezim sebelumnya yang justru memprovokasi rakyat untuk melahirkan perlawanan daerah untuk menjadi bangsa dan negara baru, berpisah dari Republik Indonesia,” sambungnya.

Negara membutuhkan sebuah kepemimpinan nasional yang tulus dan solid untuk memimpin republik Indonesia kembali ke arah yang benar yang mampu membangunkan dan mengaktifkan massa rakyat untuk menjalankan cita-cita proklamasi. Karena tanpa keterlibatan rakyat, tidak satu ichi pun kemajuan bisa dilakukan.

“Untuk merealisasikan program berbasiskan cita-cita proklamasi 45 dan semangat reformasi 98, maka saat ini di butuhkan satu konsolidasi nasional dari para relawan/aktivis prodemokrasi dan kekuatan politik yang segaris dan sebangun dengan cita-cita Proklamasi 45 dan Reformasi 98 untuk menyelamatkan dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu masyrakat adil dan makmur,” pungkasnya. (Yan)

Komentar

News Feed