Beranda Megapolitan Jika Melanggar, Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Siap Dicabut Izin Operasionalnya

Jika Melanggar, Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Siap Dicabut Izin Operasionalnya

72
0
BERBAGI
alterntif text

Jakarta, akuratnews.com – Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres membuat surat pernyataan saat pertemuan dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta beserta Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) dan BPJS Kesehatan. Senin (11/8).

Pertemuan tersebut sebagai tindak lanjut dari kasus meninggalnya pasien bernama Tiara Debora di RS Mitra Keluarga Kalideres lantaran permasalahan biaya.

Dalam surat pernyataan yang dibacakan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Koesmedi Priharto itu, RS Mitra Keluarga Kalideres menyatakan akan memberikan pelayanan kesehatan yang aman bermutu anti diskriminasi dan efektif dan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

“RS Mitra Keluarga Kalideres bersedia melaksanakan fungsi sosal degan pelayanan gawat darurat tanpa minta uang muka,” kata Koesmedi saat konferensi pers di kantor Dinkes DKI, Jalan Kesehatan, Jakarta.

Dalam surat pernyataan itu, RS Mitra Keluarga Kalideres juga berjanji akan melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

RS Mitra Keluarga Kalideres bersedia dicabut izin operasionalnya jika melanggar pernyataan yang dibuat Dr. Fransisca, Direktur RS Mitra Keluarga.

“Apabila kelak saya melanggar maka siap menerima konsekuensi pencabutan izin rumah sakit yang saya pimpin,” bunyi surat pernyataan itu yang kedian ditandatangi Dr. Fransisca dan bermaterai.

Berikut isi lengkap surat pernyataan RS Mitra Keluarga Kalideres,

‘Menyatakan, satu, bersedia memberikan pelayanan kesehatan yang aman bermutu anti diskriminasi dan efektif dan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

Dua, bersedia melaksanakan fungsi sosial dengan pelayanan gawat darurat tanpa minta uang muka.

Tiga, bersedia melaksanakan sistem rujukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Empat, bersedia mematuhi segaala perundang-undangan yang berlaku terkait pelayanan pasien di rumah sakit.

Demikian surat pelayanan ini saya buat dengan  sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila kelak saya melanggar maka siap menerima konsekuensi pencabutan izin rumah sakit yang saya pimpin.’ (Pskt/Red)

alterntif text

LEAVE A REPLY