oleh

Kementerian ESDM Adakan Pertemuan Dengan PHS Tsingwarop

Jakarta Akuratnews – Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) tiga kampung Tsinga, Waa/Banti dan Arwanop (Tsingwarop) memenuhi undangan pertemuan dengan jajaran Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) setelah sebelumnya mengajukan permohonan audiensi menemui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Pada pertemuan yang dipimpin oleh Kasubdit Hubungan Komersial Mineral ESDM Hardinur, Sekertaris I FPHS Yohan Zonggonau menjelaskan mengenai keinginan dan tuntutan dari masyarakat terkait dengan hak PHS Tsingwarop pada eksplorasi tambang Emas yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia.

“Dalam kontrak kerja pertama dan kedua masyarakat terabaikan, yang kami harapkan bagaimana dalam kontrak kerja ketiga ini masyarakat adat pemilik hak ulayat pemerintah dan Freeport harus duduk bersamaan dan menentukan bersama dan dalam undang-undang Minerba harus ada harus ada hal-hal yang mengatur tentang masyarakat adat pemilik hak ulayat karena itu yang harus diperjuangkan sehingga tidak ada lagi hal seperti ini yang terjadi pada kontrak karya pertama dan kedua,” kata Yohan Zonggonau saat pertemuan dikantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. Jakarta. Selasa (7/8).

Pada pertemuan yang dihadiri Ketua PHS Yafet B Manga didampingi oleh jajaran pengurus PHS diantaranya, Sekertaris I PHS Yohan Zonggonau, Elfinus Jangkup, Manase O Jangkup, Herman Janampa, Yulius Janampa, serta MRP Papua Luis sebagai pendamping tersebut, PHS Tsingwarop juga mengungkapkan bahwa royalti yang diterima dari PT Freeport Indonesia selama ini tidak pernah jelas pendistribusiannya ke masyarakat.

“Dan dalam pembagian 51 persen itu harus jelas untuk masyarakat pemilik hak ulayat sebagai pemilik tempat, selama ini royalti yang didapat dari PT Freeport Indonesia oleh pemerintah provinsi Papua tidak pernah jelas, itu untuk pemerintah bukan untuk masyarakat, oleh karena itu kami meminta Dengan hormat kepada Kementerian ESDM agar hal ini bisa menjadi perhatian penuh,” ungkap Yohan.

“Kami mengharapkan dengan apa yang sudah kami sampaikan untuk ditanggapi dengan serius,” tambahnya.

Ada tiga permintaan yang disampaikan PHS Tsingwarop pada pertemuan tersebut, diantaranya, pertama, bagaimana masyarakat pemilik hak ulayat duduk bersama dan sama-sama menentukan, ada Negara Indonesia, pemilik hak Ulayat dan pemilik saham sesuai dengan aturan perundang-undangan nasional maupun internasional, kedua, dalam UU Minerba, pemilik hak ulayat harus dimasukkan dalam pasal-pasal baru.

Ketiga pembagian 51 persen ini harus jelas ada crossing untuk masyarakat Pemilik Hak Ulayat dan keempat PHS melakukan kontrol proses eksplorasi kandungan emas yang akan menjadi deviden dan pajak.

Usai pertemuan dengan Forum Pemilik Hak Sulung (F-PHS) Tsingwarop, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral akan melaporkan hasil pertemuan secara utuh ke Menteri ESDM dan Kesekretariat Negara. (dk)

Komentar

News Feed