oleh

KPK Sita Dokumen Dari Rumah Bupati Tulungagung

Jakarta, Akuratnews.com – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah pribadi Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo. Rumah tersebut berlokasi di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur (Jatim).

“Tadi dari pukul 09.00 sampai sore dilakukan penggeledahan di dua lokasi di Kabupaten. Tulungagung, yaitu rumah pribadi bupati dan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung,” kata Febri Diasnyah, juru bicara KPK di Jakarta, Sabtu (09/06/18).

Dari tempat tersebut tim penyidik menyita sejumlah dokumen pengadaan diduga terkait dengan proyek yang berakhir penyuapan. “Dari kedua lokasi disita dokumen-dokumen pengadaan,” ujarnya.

KPK menetapkan Bupati Tulungagung periode 2013-2018, Syahri Mulyo, sebagai tersangka karena diduga menerima suap sekitar Rp 2,5 milyar.

KPK juga menetapkan 3 tersangka lainnya yakni Agus Prayitno (AP) dari pihak swasta, Sutrisno (SUT) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung, dan Susilo Prabowo (SP) selaku kontraktor.

Tersangka Syahri diduga menerima suap Rp 2,5 milyar dari Susilo diduga terkait proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.

“Diduga pemberian oleh SP [Susilo Prabowo] kepada Bupati Tulungagung melalui AP [Agung Prayitno] sebesar Rp 1 milyar,” ujar Saut Situmorang, Wakil Ketua KPK.

Penerimaan sejumlah Rp 1 milyar tersebut bukan kali pertama yang dilakukan Syahri, karena sebelumnya dia diduga telah dua kali menerima uang. Penerimaan pertama diduga sekitar Rp 500 juta dan kedua sebesar Rp 1 milyar.

“Tersangka SP [Susilo Prabowo] adalah salah satu kontraktor yang kerap memenangkan proyek-proyek di Pemkab Tulungagung sejak 2014 hingga 2018,” kata Saut.

Atas perbuatan tersebut KPK menyangka Syahri Mulyono, Agung Prayitno, dan Sutrisno selaku penerima disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun Susilo diduga selaku pihak pemberi suap, disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 KUHP.

Selain menangkap sejumlah pihak, dalam OTT ini tim Satuan Tugas KPK juga mengamankan sejumlah barang butki yang kemudian dilakukan penyitaan. Barang bukti tersebut di antaranya uang sejumlah Rp 1 milyar, catatan proyek, dan bukti transaksi perbankan. (Jar)

Komentar

News Feed