oleh

Kritik Keras Gerindra Terhadap Tingginya Gaji BPIP yang Melebihi Gaji Jokowi

Jakarta, Akuratnews.com – Wakil Ketua Umum Gerindra , Ferry Juliantono sangat menyayangkan kebijakan Presiden Jokowi yang memberi gaji fantastis kepada para pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Menurut Ferry, di tengah kesulitan rakyat karena kenaikan harga-harga, pengangguran dimana-mana, dan nikai tukar rupiah yang jeblok, maka kebijakan presiden melalui Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 42/2018 itu sangat tidak memihak kepada rakyat.

“Indonesia bisa dibilang diambang krisis ekonomi. Lah, kok malah jabatan yg kurang ada manfaatnya diberi gaji sebesar itu. Sangat nggak pantes,” tukas Ferry kepada Akuratnews.com, Minggu (27/05/2018).

Ferry melanjutkan, jika dibandingkan dengan sikap tokoh tokoh politik di Malaysia saat ini yang tengah bergotong-royong berdonasi untuk melunasi hutang negara Malaysia, maka Perpres Jokowi tersebut jelas tidak memihak kepada kepentingan Negara. Hal ini, menurut Ferry menjadikan Jokowi tak lagi layak memimpin Republik Indonesia.

“Ya udah sebaiknya-memang sebaiknya jangan berkuasa lagi lah,” ujar Ferry.

Sebelumnya, kabar tingginya gaji para pejabat BPIP menyeruak. Berdasarkan lampiran Perpres Nomor 42/2018, berikut ini adalah gaji yang menjadi hak mereka:

Ketua Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 112.548.000

Anggota Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 100.811.000

Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 76.500.000

Wakil Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 63.750.000

Deputi BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 51.000.000

Staf Khusus BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 36.500.000

Angka-angka tersebut jauh lebih tinggi dari gaji yang diterima Jokowi dan JK yang diberikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam UU tersebut, Presiden menerima penghasilan sebesar Rp 62.740.030, yang berasal dari gaji pokok dan tunjangan jabatan. Penghasilan itu didapat dari gaji pokok ditambah tunjangan jabatan, Rp 30.240.000 + 32.500.000, sebesar Rp 62.740.030.

Sedangkan Wakil Presiden JK setiap bulan mendapat Rp 42.160.000 dari gaji pokok plus tunjangan, Rp 20.160.000 + 22.000.000. (Mdz)

Komentar

News Feed