oleh

Kuasa Hukum HTI: Pemerintah Jangan Senang Dulu

Jakarta, Akuratnews.com – Kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra, menilai pemerintah jangan senang dulu atas putusan yang disampaikan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pasalnya, ia akan melakukan banding karena banyak pertimbangan hakim yang tak masuk akal.

“Jangan gembira dulu dengan PTUN, karena masih ada kesempatan ajukan banding, kasasi, bahkan Peninjauan Kembali. Dan HTI sudah sepakat melakukan banding terhadap keputusan PTUN. Dalam waktu dekat ini kami akan daftarkan permohonan banding,” kata Yusril, di Jakarta, Selasa (08/05/18).

Banding yang akan diajukan, kata Yusril, karena pihaknya menganggap hakim PTUN memperlakukan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 secara surut. Sebab, bukti-bukti yang dihadirkan adalah bukti lama sebelum adanya Perppu Ormas.

“Yang di jadikan bukti berupa buku dan video kegiatan HTI. Hal itu keliru, karena buku bukanlah peristiwa hukum, melainkan sekadar referensi ilmiah dan tidak pernah dikonfirmasi secara sah,” tegasnya.

Menurutnya, dengan bukti buku itu, dinilai Yusril merupakan hal yang lucu. Pasalnya si penulis yang ada pun saat ini sudah meninggal dunia.

“Kalau misal saja jihad acuannya sama Alquran, apakah Tuhan disalahkan? Atau ketika patokannya hadis, apakah juga Rasulullah akan diadili? Ini kan lucu,” ungkap mantan menteri hukum dan HAM ini.

Dengan upaya banding itu, tambah Yusril, pihaknya menyerukan selama belum ada keputusan inkrach, aktivitas HTI masih boleh dilakukan. Sebab selama proses banding, status HTI sendiri masih miliki hak.

“Selain banding kan nanti misal kalah lagi kami masih punya hak kasasi dan peninjauan kembali. Jadi, sebelum ada keputusan final belum ada sesuatu yang mengikat,” ungkapnya.

Sementara itu, juru bicara HTI, Muhammad Ismail Yusanto menilai, putusan hakim PTUN tidak akan menyurutkan semangat untuk terus melakukan dakwah. Karena secara prinsip dakwah adalah kewajiban seorang muslim kepada saudaranya.

“Dakwah tidak bisa dihentikan karena yang memerintahkan kita bukan orang, tapi Allah. Jadi, kami akan terus berdakwah,” tegasnya.

Yusanto juga melihat, aturan yang diterapkan rezim sekarang makin aneh. Di satu sisi ormas Islam yang dianggap berseberangan dengan penguasa coba untuk diberangus. Namun, di sisi lain kemaksiatan oleh praktik LGBT seolah dibiarkan.

“Para tokoh agama dikriminasi sedangkan yang menista agama dilindungi. Kelompok Islam dibubarkan, kelompok LGBT dibiarkan bahkan cenderung dibela,” tukasnya. (Sir)

Komentar

News Feed