oleh

MK Harus Patahkan 9 Argumentasi Ini Jika Tolak Gugatan Presidential Threshold

Jakarta, Akuratnews.com – Satu dari 12 penggugat syarat ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold), Mantan Plt Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, mengungkapkan argumentasi pihaknya dalam gugatan pasal 222 UU Pemilu tahun 2017 itu.

“Kami sudah daftarkan secara online, ini penyerahan berkas dan dokumen fisik argumen kami,” kata Hadar di gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (21/06/2018).

Pertama, Hadar merinci, pemohon berpendapat pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 hanya mengatur syarat calon presiden dan karenannya bertentangan dengan pasal 6A ayat (5) Undang-undang Dasar 1945 yang mendelegasikan pengaturan tata cara.

Kedua, pengaturan delegasi syarat capres yang ada pada pasal 6 ayat (2) UUD 1945 tidak terkait pengusulan oleh partai politik, sehingga pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur syarat capres oleh parpol bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945.

Ketiga, pengusulan capres seharusnya dilakukan oleh parpol peserta pemilu yang akan berlangsung, bukan pemilu anggota DPR sebelumnya. Sehingga pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Keempat, syarat pengusulan capres oleh parpol seharusnya adalah close legal policy, bukan open legal policy. Sehingga, pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Kelima, penghitungan ambang batas berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya juga irasional. Sehingga, jelas pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Keenam, penghitungan ambang batas berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya juga telah menghilangkan esensi pelaksanaan pemilu dan karenanya pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945.

Ketujuh, dengan hilangnya esensi pemilihan presiden akibat syarat ambang batas maka besar pula potensi hadirnya capres tunggal. Sehingga bertentangan dengan pasal 6A ayat 1, 3, dan 4 UUD 1945.

Kedelapan, jika pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 dianggap tidak bertentangan secara langsung dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi tetap harus mengantisipasi potensi pelanggaran sekecil apapun agar tidak muncul ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan UUD 1945.

Kesembilan, pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 bukanlah constitutional engineering, melainkan constitutional breaching, karena pasal itu melanggar pasal 6 ayat (2), pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pasal 22E ayat (1) dan (2), serta pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

“Aturan ambang batas presiden ini harus dibatalkan,” ujar Hadar.

Hadar bersama 11 penggugat lainnya yang maju bersama Denny Indrayana sebagai Kuasa Hukum, hadir di Mahkamah Konstitusi sembari membentangkan spanduk bertuliskan “Hapus Ambang Batas Nyapres”. (MDz)

Komentar

News Feed