Beranda Internasional Myanmar Dinilai Enggan Lindungi Etnis Rohingya

Myanmar Dinilai Enggan Lindungi Etnis Rohingya

71
0
BERBAGI
Pengungsi Rohingya
alterntif text

Jakarta, Akuratnews.com – Pemerintah Myanmar dinilai tak menunjukkan kesungguhanya untuk mengakhiri tragedi kemanusiaan di Myanmar. Negeri tanah emas ini tampak enggan melindungi etnis Rohingya dari konflik tersebut.

Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, niat baik pemerintah Myanmar masih belum terlihat untuk menampung rekomendasi dari Komisi Anan Advisery Commission yang dipimpin mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kofi Annan. Meski konflik telah berlangsung lama, Myanmar justru baru akan mempelajari laporan dari Komisi Anan tersebut.

“Jadi menurut saya kalau mereka menghormati hal-hal yang dilakukan internasional (melalui Komisi Anan) untuk membantu menyelesaikan masalah di sana harusnya diimplementasikan, tapi jawaban mereka akan dipelajari,” kata Meutya dalam sebuah acara di televisi swasta, Jumat (01/09/17)

Padahal, lanjut Meutya satu-satunya cara memperbaiki perdamaian di Myanmar adalah dengan mematuhi dan menjalankan apa yang disampaikan dalam Komisi Anan. “Tidak perlu berpikir dua kali. Harusnya menjalankan di antaranya perbaikan proses kewarganegaraan, akses terhadap pendidikan, dan akses kesehatan,” tambah dia.

Pemberian kewarganegaraan juga menjadi masalah penting yang harus diutamakan pemerintah Myanmar. Meutya mengatakan, banyak warga etnis Rohingya yang tidak diberikan kewarganegaraan oleh pemerintah Myanmar sehingga mereka menjadi orang-orang tanpa negara yang dengan mudah diusir oleh militer Myanmar.

Myanmar juga dinilai terlalu tertutup menanggapi masalah ini. Bantuan kemanusiaan sulit menembus penjagaan dan perwakilan negara lain yang ingin masuk untuk berbicara secara damai enggan diterima. Meutya menyebut, Myanmar terlalu mengutamakan prinsip non-intervention dan mengabaikan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

“Mereka sangat tertutup terhadap dunia uinternasional. Mungkin prinsip mereka non-intervention ya, tapi di atas itu ada prinsip HAM. Dunia menaruh prinsip HAM di atas prinsip non-intervention. Seharusnya kalau ada pelanggaran HAM, semua bisa mengintervensi, paling tidak memberi masukan,” tutup dia. (Maria)

alterntif text

LEAVE A REPLY