oleh

Natalius Pigai: Soal M. Iriawan, Kewenangan Kemendagri Menjaga Stabilitas Sosial

Jakarta, Akuratnews.com – Penunjukkan mantan Kapolda Metro Jaya, Komjen M. Iriawan sebagai Pj. Gubernur Jawa Barat menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga stabilitas dan integrasi sosial.

Hal tersebut, disampaikan Natalius Pigai dalam keterangan resminya, Senin (18/06/2018). Pigai menjelaskan, Provinsi Jawa Barat termasuk kategori daerah rawan konflik saat Pilkada berlangsung.

“Apalagi Pilkada di saat momentum pemilu 2019, dan Jawa Barat merupakan lumbung suara terbesar di Indonesia. Tiap partai politik berjuang memperebutkan jutaan suara dari Jawa Barat. Sehingga, pada saat bersamaan, potensi instabilitas pun muncul,” kata Pigai.

Ia melanjutkan, sedikitnya terdapat empat faktor utama yang berpotensi mengancam instabilitas sosial saat pemilu, yaitu:

  1. Jaminan dari negara bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih (right to vote)
  2. Jaminan dari negara bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih (right to take a part of goverment)
  3. Negara memastikan adanya jaminan pemilihan yang bebas dan jujur serta adil (free and fair election)
  4. Negara juga tidak boleh memasuki cara pandang partikuler rakyat dalam menentukan nasib atau pilihan (self determination of the right) berbasis pada pandangan suku, agama, ras dan antar golongan

“Namun demikian, negara juga harus menjaga agar rakyat atau para calon tidak mengkapitalisasi opini SARA dalam pemilihan sebagaimana terjadi pada Pilkada 2017,” kata mantan Ketua Tim Nasional Pemantau Pemilu itu.

Oleh karena itu, lanjut Pigai, penunjukan Komjen M. Iriawan merupakan kewenangan mutlak Mendagri dan tidak serta merta dapat dinilai sebagai intervensi Polri di ranah sipil.

“Selanjutnya, M. Iriawan mesti menujukkan profesionalisme dan netralitas dalam Pilkada di Jawa Barat,” kata Pigai.

Ia menilai, M. Iriawan ditunjuk karena adanya rivalitas kandidat yang melibatkan kekuatan-kekuatan besar di Jawa Barat. Oleh karena itu, netralitas dan profesionalisme M. Iriawan sebagai Pj Gubernur, mesti diwujudkan untuk memupus anggapan masyarakat umum.

Masih kata Pigai, Siapapun yang termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PNS, TNI/Polri yang punya syarat untuk dipilih sebagai kepala daerah, diperbolehkan untuk ditunjuk sebagai pejabat sementara. Selain itu mereka juga digaji negara untuk menjadi eksekutif negara.

Hal tersebut, tertuang dalam Peraturan Mendagri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara. Baik melalui UU ASN dan Permendagri soal pejabat Kepala Pemerintahan.

“Selanjutnya mari kita melihat dan mendorong agar Sumatera Utara dan Jawa Barat, Pilkadanya berlangsung secara jujur, adil dan stabil,” pungkas Pigai.

Komentar

News Feed