Beranda Opini Negeri Diujung Jalan, Refleksi Ujung Tahun

Negeri Diujung Jalan, Refleksi Ujung Tahun

114
0
BERBAGI
Ferdinand Hutahahean
alterntif text

Jakarta, Akuratnews.com – Kehilangan Harapan. Bagi saya, Dua kata yang menjadi kalimat pendek ini menjadi kalimat yang mampu mewakili semua kondisi dalam perjalanan berbangsa dan bernegara saat ini. Harapan baru yang dulu muncul kini sirna dan kita kehilangan harapan.

2016 menjadi tahun yang penuh kegaduhan dan konflik, baik konflik dan kegaduhan di internal pemerintah maupun konflik antar pemerintah dengan rakyat serta konflik antar rakyat sebagai akibat ulah dari elit politik dan elit ekonomi yang serakah. Dan ujung jalan dari semua itu adalah Indonesia terancam hilang, Indonesia terancam pecah.

Perpecahan itu menjadi sangat nyata berkumpul diujung jalan yang diakibatkan oleh beberapa faktor sebagai berikut, pertama adanya upaya keras penjajahan oleh bangsa asing atau neo imperialisme dan neo kolonialisme seperti derasnya serbuan asing Cina disemua sektor ekonomi politik bangsa, kedua, keserakahan ekonomi kelompok tertentu yang sering disebut taipan, ketiga adalah pengkhianatan para  politisi yang mengingkari dan mengkhianati sumpah jabatan, keempat roda kekuasaan yang dikendalikan keserakahan dan kerakusan ekonomi politik, kelima adalah penegakan hukum tidak berkadilan.

Dinegeri ini kaum kritis yang mengkritik pemerintah kemudian diancam hukuman penjara bahkan dengan tuduhan makar, meski tudihan itu imajinatif, sementara pelaku terduga korupsi dibela bahkan dengan gagah perkasa ingin menjadi pejabat dan menjadi kepala daerah. Disisi lain, para perusak lingkungan seperti pembakar hutan bebas berkeliaran dan malah mendapat penghargaan atas jasa politik dalam perjalan karir politik pemegang kekuasaan. Inilah cerminan buruk rejim penguasa yang tidak kunjung insyaf dan memperbaiki diri.

Kemanakah rakyat harus menemukan keadilan? Penghujung tahun 2016 yang diwarnai kejadian penistaan agama oleh seorang calon gubernur bernama Ahok yang sekarang menjadi terdakwa di pengadilan menambah daftar konflik antar pemerintah dan rakyatnya. Ini tidak wajar, hanya untuk merasakan keadilan, masyarakat harus tumpah ruah kejalan meminta penegakan hukum. Bukankah seharusnya pemerintah berkewajiban menegakkan hukum tanpa harus diminta apalagi ditekan oleh publik? Mengapa dan untuk apa rejim berkuasa harus mempertaruhkan kondusifitas bangsa hanya demi seorang Ahok? Menganalogikan Ahok sebagai simbol kebinekaan adalah kekeliruan besar dan menyesatkan.

Ekonomi dan Politik Yang Tidak Pancasilais

Kemelut, konflik, polemik dan semua masalah yang muncul selama 2016 merupakan wujud dan sebagai akibat pengelolaan ekonomi dan politik yang tidak Pancasilais dan tidak berkerakyatan. Kita digeser dari ekonomi gotong royong kepada era kompetisi, ekonomi kerakyatan dipaksa beralih kepada ekonomi liberalis dimana yang kuat semakin kuat dan yang lemah semakin lemah dan menuju kematian ekonomi. Pembangunan tidak lagi menempatkan rakyat sebagai pokok perencanaan ekonomi, tapi menempatkan rakyat sebagai objek yang bisa dieksploitasi tanpa perlu memberikan perlindungan kepada kalangan tidak mampu yang jumlahnya justru mayoritas. Orientasi ekonomi rejim berkuasa adalah impian besar monumental yang akan menyingkirkan rakyat tidak mampu demi ambisi yang tidak punya skala prioritas berdasarkan Pancasila.

Demikian juga politik yang diterapkan tidak lagi mencerminkan ideologi Pancasila. Rejim bahkan terlalu banyak mengadopsi pola-pola komunisme dan liberalisme yang keduanya bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Akan kemanakah bangsa ini 2017 mendatang?  Kita sudah diujung jalan, buntu dan didepan jurang dengan batu cadas menunggu. Apakah kebijakan rejim akan berputar balik dan menata ulang ekonomi politik bangsa atau justru menerjang ke jurang cadas?

 

Penulis Oleh: Ferdinand Hutahaean

alterntif text

LEAVE A REPLY