Beranda Daerah Nelayan Jateng Minta Perpanjangan Waktu Penggunaan Cantrang

Nelayan Jateng Minta Perpanjangan Waktu Penggunaan Cantrang

87
0
BERBAGI
alterntif text

Semarang, Akuratnews.com – Para nelayan di Jawa Tengah meminta pemerintah menoleransi waktu penerapan larangan penggunaan alat tangkap ikan berupa cantrang diperpanjang hingga tiga tahun ke depan.

“Kami minta penerapan larangan cantrang diperpanjang sampai 2018 dan kalau perpanjangan tidak dikabulkan, apa boleh buat, semua nelayan dari Jawa Timur sampai Jawa Barat akan berunjuk rasa besar-besaran pada 3 Januari 2017 di Jakarta,” kata Wakil Ketua Front Nelayan Bersatu Batang Casroli di Semarang, Minggu (4/12/16).

Ia mengungkapkan, sejak awal pihaknya sudah menyampaikan penolakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/2015 terkait pelarangan alat tangkap ikan berupa pukat hela dan pukat tarik [cantrang] ke Menteri Susi Pudjiastuti dan Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, jika larangan penggunaan cantrang tetap diterapkan pada 1 Januari 2017 maka seluruh nelayan di Jateng sepakat melakukan unjuk rasa. “Jumlah nelayan yang akan bergabung dalam unjuk rasa menolak penerapan larangan cantrang mencapai puluhan ribu orang,” ujarnya.

Jika pemerintah memberikan tambahan toleransi waktu penggunaan cantrang maka para nelayan di Jateng akan memanfaatkannya untuk mengumpulkan biaya guna mengganti alat tangkap ikan yang diizinkan.

“Setidaknya, kontrak dengan pihak bank sebagai peminjam modal selesai pada 2018,” kata pemilik empat kapal berkapasitas 59-100 GT itu.

Ia menilai, alat tangkap cantrang tidak merusak lingkungan, meskipun diakui penggunaan cantrang bisa menangkap ikan-ikan kecil di lautan. “Yang merusak lingkungan itu limbah-limbah pabrik di sepanjang pantura. Itu yang menjadikan ikan hilang, bukan cantrang,” tegasnya.

Ketua Paguyuban Nelayan Batang Bersatu Siswanto menambahkan bahwa untuk mengganti cantrang ke alat tangkap ikan yang diizinkan pemerintah, membutuhkan biaya tidak sedikit.

“Kami sebenarnya siap mengganti alat tangkap jika ada perpanjangan minimal setahun lagi, sebab perpanjangan sampai akhir 2016 dinilai terlalu pendek,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Seksi Hukum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kendal Wilayah Barat Naslan meminta agar pemerintah memberi alat tangkap pengganti jika benar-benar menerapkan larangan penggunaan cantrang.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah Lalu Muhammad Syafriadi saat dikonfirmasi mengaku sudah menerima pengaduan dari para nelayan yang tersebar di Jateng terkait larangan cantrang.

Menurut dia, ada tiga alasan yang disampaikan nelayan yakni alasan pertama alasan ekonomi karena pengadaan alat tangkap baru membutuhkan biaya mahal.

Alasan kedua, proses verifikasi kapal dengan alat tangkap baru membutuhkan waktu lama, dan alasan ketiga, nelayan masih merasa ragu apakah setelah mengganti alat tangkap dan verifikasi kapal selesai maka izin segera keluar.

“Karena jika tidak, maka sumber pendapatan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari bakal tersendat,” katanya. (Widodo)

alterntif text

LEAVE A REPLY