oleh

Pelanggaran Etik Pemilu oleh Sekda Bekasi, Pj Walkot Belum Terima Surat Resmi

Bekasi, Akuratnews.com – Penjabat Wali Kota Bekasi, R. Ruddy Gandakusumah mendatangi Kantor Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta, Selasa (22/05/2018) pagi.

Ruddy, mempertanyakan perihal sudah turunnya surat rekomendasi atas pelanggaran netralitas Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Rayendra Sukamardji yang terbukti melakukan politik praktis berupa turut mengupayakan pemenangan pasangan calon (paslon) petahana, Rahmat Effendi-Tri Adhianto.

Ruddy mengaku belum menerima surat tersebut. Padahal, keberadaan surat bernomor B-900/KASN/4/2018 tertanggal 24 April 2018 itu sudah menjadi perbincangan di kalangan birokrat dan politikus di Kota Bekasi.

Bahkan, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bekasi sudah menerima tembusannya.

“Kedatangan saya dalam rangka mengklarifikasi sehubungan dengan adanya informasi bahwa rekomendasi atas hukuman terhadap pelanggaran kode etik yang dilanggar oleh Aparatur Negara, Sekda Kota Bekasi sudah turun,” kata Ruddy kepada awak media.

Ruddy menjelaskan, ada aturan dalam surat tersebut jika selama 14 hari dirinya tidak melaksanakan hukuman kepada Sekda maka dirinya selaku Pj Wali Kota lah yang akan terkena sanksi.

“Selain itu, saya ingin mengklarifikasi betulkah surat pemberitahuan itu turun. Tanggal berapa turunnya?” tukas Ruddy yang kala itu diterima oleh Asisten Komisioner Bidang Pengaduan dan Penyelidikan KASN, Nurhasni.

“Benar gak surat itu dibuat? Secara formal saya harus melihat dan membacanya langsung,” tuturnya yang mengaku sudah secara resmi mengirim surat untuk meminta konfirmasi ke KASN.

Ruddy yang berlatarbelakang pendidikan Hukum menegaskan, dirinya akan tetap mengikuti prosedur dengan meminta klarifikasi ke KASN terkait benar atau tidaknya Sekda telah praktis mendukung paslon tertentu.

“Saya nggak mau praduga tak bersalah. Saya hanya menginginkan dari data-data dan fakta, itu. Dengan itikad baik saya datang kesini mengklarifikasi dan minta jawaban tertulis. Nanti keputusan itu akan dipelajari kembali, apakah dibawa ke Provinsi atau di Kota Bekasi saja,” katanya.

Sementara itu, lanjut Ruddy, KASN menetapkan “sanksi disiplin sedang” kepada Sekda dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

“Rekomendasi itu harus segera disampaikan ke Gubernur, mengingat secara aturan, 14 hari sejak saya menerima surat tersebut maka prosedur dan prosesnya akan ditindaklanjuti oleh Majelis Kode Etik ASN Provinsi Jawa Barat,” katanya. (Yr)

Komentar

News Feed