oleh

Pemerintah akan Keluarkan Perppu Jika DPR Belum Rampungkan RUU Terorisme

Jakarta, Akuratnews.com – Presiden Joko Widodo mengultimatum DPR RI segera merampungkan Revisi UU Terorisme menyusul insiden kekerasan antara narapidana terorisme dengan petugas kepolisian di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, dan rangkaian aksi teror di sejumlah lokasi di Surabaya, Jawa Timur. Parlemen diminta menuntaskan RUU tersebut pada sidang mendatang yakni 18 Mei 2018.

Menurut presiden, dikutip setkab.go.id, UU Terorisme dapat memperkuat Polri melakukan penindakan dan pencegahan terhadap terorisme.

Revisi UU Terorisme dinilai mendesak demi memastikan payung hukum bagi aparat untuk menindak tegas pelaku teror yang kian merajalela. Presiden juga meminta kementerian terkait turut mempertimbangkan dan berkoordinasi terkait percepatan RUU tersebut.

“Jika pada Juni (akhir masa sidang) belum diselesaikan, saya akan keluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Pemerintah sudah mengajukan sejak Februari 2016. Artinya sudah dua tahun,” katanya di Jakarta, Senin (14/05/18).

Kemarin pagi, Tanah Air kembali digegerkan dengan serangan bom di gerbang Mapolresta Surabaya. Sehari sebelumnya, aksi teror bom bunuh diri terjadi di tiga lokasi di Surabaya yakni di Gereja Santa Maria Tak Bercela (SMTB) di Ngagel, Gereja Kristen Indonesia (GKI) Diponegoro, dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) di Jalan Arjuno, Sawahan, saat umat Kristiani tengah menjalankan ibadah.

Presiden menyatakan, tindakan terorisme di Surabaya biadab dan di luar batas kemanusiaan hingga menimbulkan banyak korban. Presiden mengimbau seluruh rakyat di pelosok Tanah Air tetap tenang dan menjaga persatuan karena terorisme hanya dapat dilumpuhkan dan diberantas dengan upaya bersama-sama.

“Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan, apalagi teror antarsesama.” ujar Presiden Joko Widodo.

Ketua Bidang Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas senada, mendesak DPR segera mengesahkan RUU Terorisme agar pemberantasan terorisme memiliki payung hukum yang jelas dan kuat.

Menurut dia, jangan korbankan nyawa rakyat dengan menyandera penyelesaian amendemen UU Terorisme. Jika berlarut dan tidak kunjung selesai, presiden patut bersikap tegas kepada DPR.

“Ledakan bom di Surabaya, Minggu dan Senin, semakin menunjukkan kebutuhan adanya instrumen hukum yang memadai untuk memberantas segala tindak pidana terorisme,” ujar Robikin.

Dia berpendapat, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ada sekarang belum menjangkau berbagai tindakan yang mengarah ke fase terwujudnya aksi terorisme. WNI yang ikut pelatihan perang di luar negeri, bahkan teridentifikasi bergabung dengan “Negara Islam” (IS) dan melakukan aksi teror, tidak dapat disentuh dengan UU Terorisme yang ada saat ini, sekembalinya mereka ke Tanah Air.

Pengamat Terorisme sekaligus Direktur The Community Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya tidak menampik, keterlibatan TNI mendesak dalam penanggulangan terorisme di Tanah Air. DPR RI beserta pemerintah perlu mempertegas sejauh mana peran serta TNI dalam Revisi UU Terorisme yang tengah digodok parlemen, sehingga ada kepastian hukum ketika melakukan penindakan.

“Saya sangat mendukung Revisi UU Terorisme memasukkan (serta memperluas peran) TNI dalam penanggulangan aksi terorisme,” katanya.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, pelibatan TNI dalam pemberantasan aksi terorisme, menunggu RUU Antiterorisme dan Peraturan Pemerintah (PP). TNI, kata panglima, siap andil sesuai kebutuhan untuk penindakan, sembari menunggu terbitnya RUU tersebut.

“TNI bersedia membantu Polri menangani aksi terorisme, berdasar permintaan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.”

Pansus RUU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme menunggu pendapat pemerintah terkait definisi terorisme, karena belum disepakati. Ketua Pansus Revisi UU Antiterorisme M Syafi’i menyebut, RUU Terorisme sudah 99 persen, tinggal 1 ayat dalam Pasal 1 ketentuan umum yaitu definisi terorisme.

“Kami minta pemerintah berikan definisi yang jelas tentang terorisme,” ujar Syafi’i. (Hrn)

Komentar

News Feed