Beranda Hukum Penangkapan Tokoh, Polisi: Bukan Kritik Tapi Pemufakatan Makar

Penangkapan Tokoh, Polisi: Bukan Kritik Tapi Pemufakatan Makar

90
0
BERBAGI
Boy Rafli Amar
alterntif text

Jakarta, Akuratnews.com – Polri menjawab kritikan soal penangkapan beberapa tokoh dan aktivis yang menilai berlebihan. Kepolisian menilai penangkapan para tokoh dan aktivis telah berupaya melakukan pemufakatan makar.

Sebelumnya, terkait penangkapan 11 tokoh dan aktivis, sebagian masyarakat menilai, dugaan makar dianggap terlalu berlebihan. Mereka menganggap penyampaian kritik dan aspirasi merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi.

“Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik,” kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Sabtu (3/12/16).

Boy mengatakan, masyarakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik.

Penyampaian aspirasi baik melalui verbal maupun non-verbal, seperti dalam transaksi elektronik harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Menurut Boy, demokrasi memang sesuatu yang baik bagi kehidupan bernegara. Namun, pelaksana demokrasi harus sadar bahwa kebebasan tidak bisa bersifat absolut. Setiap warga negara diatur oleh hukum sehingga tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang inkonstitusional.

“Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum, dan kami lakukan pada tindakan nyata,” ujarnya.

Boy mengatakan, tujuh tersangka yang ditangkap karena dugaan permufakatan makar, berencana menggelar sidang istimewa untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Menurut Boy, penentuan tindak pidana makar dalam bentuk permufakatan tidak perlu menunggu apa yang direncanakan terjadi. Misalnya, penyidik tidak perlu menunggu terjadi pemberontakan untuk menangkap para tersangka.

Dalam kasus ini, penyidik Polri menemukan bahwa ketujuh tersangka berupaya memanfaatkan ruang kebebasan untuk melahirkan ide atau gagasan berbau hasutan yang bisa disalahartikan, yang dapat menggulirkan reaksi dan pendapat orang lain.

Ketujuh orang yang ditetapkan sebagai tersangka permufakatan makar adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin dan Firza Huzein.

Mereka disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP. Semua tersangka diduga berencana untuk memanfaatkan massa yang mengikuti doa bersama untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. (Sony)

alterntif text

LEAVE A REPLY