oleh

Pengangkatan Guru Besar UNIMA Salahi Prosedur, Ombudsman Beri Rekomendasi Kepada Kemenristekdikti

Jakarta, Akuratnews.com – Ombudsman Republik Indonesia (RI) menerima laporan masyarakat atas nama Stanly Handry Ering dan Dewan Pimpinan Pusat Pelopor Angkatan Muda Indonesia (DPP PAMI) yang mengadukan maladministrasi dalam penyetaraan ijazah doktor (S3) luar negeri dan kenaikan jabatan fungsional dosen menjadi guru besar atas nama Julyeta Paulina Amelia Runtuwene oleh Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Laporan berawal saat Universitas Negeri Manado (UNIMA) melakukan seleksi calon rektor Unima  pada tahun 2016 lalu. Hasil seleksi menyatakan Julyeta sebagai salah satu Calon Rektor UNIMA menimbulkan reaksi dari civitas akademika UNIMA. Karena diduga ijazah S3 Julyeta Runtuwene bermasalah begitupula dengan pengangkatannya sebagai guru besar Unima diduga cacat prosedur.

Pelapor mengadukan permasalahan tersebut kepada Kemenristekdikti namun tidak ditindaklanjuti, malahan Kemenristekdikti melantik Julyeta Runtuwene sebagai rektor UNIMA.

Oleh karena itu Ombudsman telah melakukan serangkaian pemeriksaan dan menyatakan telah menemukan maladministrasi, kemudian Ombudsman menyampaikan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) kepada Kemenristekdikti pada bulan Juli 2017. Namun, LAHP tersebut tidak dilaksanakan oleh Kemenristekdikti. Sehingga ombudsman RI sesuai kewenangannya mengeluarkan rekomendasi kepada Kemenristekdikti

Anggota Ombudsman, Ninik Rahayu menjelaskan, dalam melakukan penyetaraan ijazah docteur bidang ilmu science de Information et de la Communication atas nama Julyeta Paulina Amelia Runtuwene yang dikeluarkan Universite de Marne-la-Vallee di negara prancis, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah student visa karena ia belajar dengan pembiayaan sendiri.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, sambung Ninik, pendapat dan temuan maladministrasi, diantaranya melakukan evaluasi terhadap penyetaraan ijazah atas nama Julyeta Paulina Amelia Runtuwene sebagaimana keputusan akhir direktur jenderal pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor : 2024/Dikti/Kep/IJLN/2010 tanggal 18 Oktober 2010.

Ombudsman memberikan rekomendasi kepada Kemenristekdikti untuk mengevaluasi soal penyetaraan ijazah S3 lulusan luar negeri atas nama Julyeta Paulina Amelia Runtuwene.

“Mengingat tidak terpenuhnya syarat student visa sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 26 tahun 2009 tentang penilaian ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri dan peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 82/DIKTI/Kep/2009 tentang pedoman penilaian ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri yang berlaku pada saat penyetaraan dilakukan,” papar Nanik saat konferensi pers di Kantor Ombudsman RI Jakarta Selatan (02/07/2018).

Lanjut Nanik, berkenaan dengan kenaikan nilai jabatan fungsional dosen menjadi guru besar atas nama Julyeta agar mengevaluasi penetapan angka kredit jabatan fungsional dosen dan penetapan kenaikan jabatan fungsional dari dosen sebagai guru besar atas nama julyeta.

“Mengingat ijazah S3 lulusan luar negeri atas nama yang bersangkutan belum memperoleh penyetaraan pada saat dilakukan penilaian angka kredit dan pengangkatan sebagai guru besar, sehingga tidak dipenuhinya prosedur berupa persyaratan pendidikan S3 sesuai keputusan menteri negara koordinator bidang pengawasan dan pembangunan dan pendayagunaan aparatur negara nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya yang berlaku pada saat penetapan angka kredit dan angka yang bersangkutan sebagai guru besar,” tambahnya.

Oleh karena itu, ombudsman RI mencabut keputusan Mentri Pendidikan Nasional terkait pengangkatan Julyeta dalam jabatan akademik ataupun fungsional dosen Ilmu mata kuliah teknologi informasi dan melakukan perbaikan terhadap standar pelayanan kenaikan jabatan fungsional dosen menjadi guru besar.

Sementara itu, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan, bahwa kejadian tersebut merupakan kejafian masa lalu dimana ia sebelum menjabat sebagai menteri.

“Kejadian ini masa lalu yaitu tahun 2010, tapi ini akan kita proses dan akan cek. Kita klarifikasi dulu, dimana Ijazah yang diperoleh ini kami cek ke perguruan tinggi dan ke Embasy Prancis yang ada di Indonesia bahwa ijazah tersebut benar yang telah diperoleh oleh Paulina Amelia Runtuwena,” tuturnya.

Yang menandatangani ijazah, sambung Mohamad Nasir, yang mengakui itu adalah dari alumninya perguruan tinggi tersebut dimana sekarang rektor yang menangani menjadi Menteri Pendidikan Nasional Prancis sekarang.

“Jadi secara legal dalam aspek akademik ini benar adanya atau asli. tapi yang dimungkinkan pada proses pemberian jabatan sebagai guru besar ini perlu kita cek dan evaluasi lebih detail,” ujarnya. (Red)

Komentar

News Feed