oleh

PKS Sebut Gaji BPIP Kontra Pancasila

Jakarta, Akuratnews.com – Politikus Partai Keadilan Sosial Mardani Ali Sera mengatakan organisasi moderen memiliki tren yang sarat akan efisiensi guna mewujudkan keadilan sosial bagi segenap rakyat.

Hal ini, dipandang berbanding terbalik dengan kebijakan Jokowi melalui Perpres Nomor 42/2018 yang memberi gaji fantastis terhadap pejabat BPIP. Karena selain melukai perasaan masyarakat di tengah sulitnya penghidupan, eksistensi BPIP pun boleh jadi bukan sebagai solusi.

“Penambahan institusi di tengah perjalanan dibolehkan tapi pastikan tidak tumpang tindih dengan institusi yg ada. Kadang bukan institusi jawabannya. Tapi kualitas kepemimpinannya,” kata Mardani kepada Akuratnews.com, Minggu (27/05/2018).

Baru-baru ini, Jokowi mengangkat Megawati dan beberapa orang lainnya untuk menduduki jabatan di Badan Penguatan Ideologi Pancasila (BPIP). Mardani tak menepis pentingnya lembaga ini bagi penguatan ketatanegaraan bangsa Indonesia.

“Namun yang mengusik kepedulian kita adalah badan ini menjadi beban negara dengan anggaran yang tidak sedikit. Tidak tanggung-taggung, dana yang disiapkan setidaknya bisa mencapai 1,3 miliar/orang setiap tahunnya,” kata Mardani.

Ia melanjutkan, di tengah perekonomian Indonesia yang berat; rupiah melemah, daya beli menurun, pengangguran meningkat, ekonomi sulit, utang melangit, menggaji besar Tim BPIP adalah langkah yang kurang bijaksana.

“Masih banyak agenda pemanfaatan anggaran yang lebih penting untuk mendongrak perekonomian rakyat. Di sinilah perlunya pemerintahan yang cakap, peka dan memiliki empati yang kuat akan rakyat,” terang Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

“Malu, saat negara sedang defisit dan hutang menumpuk kita malah menggaji yang di luar batas kemampuan,” imbuhnya.

Alih-alih memberatkan keuangan negara melalui BPIP guna penguatan ideologi Pancasila, Mardani mempertanyakan balik sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia terhadap lahirnya BPIP.

“Yang penting justru contoh dan perilaku elitnya. Gimana mau menerapkan Pancasila jika langkah awalnya jauh dari semangat Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” kata Mardani.

Politisi PKS yang juga digadang-gadang menjadi bakal Capres-Cawapres 2019 ini kemudian menegaskan, perlu pemerintahan yang baik dan profesional yang berempati pada rakyat dan berani melakukan efisiensi untuk penyelamatan keuangan negara.

“Oleh karenanya, #2019GantiPresiden bisa menjadi sarana perbaikan pemerintah,” pungkas Mardani. (Mdz)

Komentar

News Feed