Beranda Daerah PT Huaxing Disidang DPRD Kabupaten Bogor

PT Huaxing Disidang DPRD Kabupaten Bogor

101
0
BERBAGI
alterntif text

Bogor, akuratnews.com – Setelah sempat diprotes warga, PT Huaxing yang berada di Kampung Rawahingkik RT 02/01, Desa Limusnunggal, Kabupaten Bogor didatangi anggota Dewan Komisi III DPRD Kabupaten Bogor untuk memastikan kondisi perusahan tersebut.

Dalam pertemuan tersebut Para anggota dewan mempersoalkan banyaknya para tenaga pekerja asing yang tak berizin. Selain itu, para anggota dewan juga menyoroti keamanan para tenaga kerja yang tidak menggunkan Standar K3.

“Kita beri waktu perusahaan untuk mengurus izin-izinnya, Diantaranya pekerja asing, danan keamanan pekerja juga harus tingkatkan,” tegas Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Wawan Haikal Kurdi, Selasa (8/8).

Ia juga menunggu penelitian dari Badan Lingkungan Hidup. Terkait limbah yang dihasilkan pabrik peleburan besi, menyotroti Amdal dan juga lalin yang belum disempurnakan.

“Kerja BLH akan kami pantau. Yang kami tekankan pada pengusaha adalah untuk mentaati aturan yang berlaku,” ucap politisi partai Golkar ini.

Senada, Anggota Komisi III, Edwin Sumarga secara langsung menegur pengusaha itu, Menurutnya, aturan hukum yang berlaku di Bogor harus dijunjung tinggi oleh siapapun, tanpa terkecuali.

“Kami tidak bedakan pengusaha pribumi dan non pribumi, yang kita soroti adalah aturan main yang harus ditaati,” tukasnya.

Menurutnya, meski anggota dewan memiliki wewenang pengawasan, Para wakil rakyat juga memiliki rekomendasi untuk menutup perusahaan yang mana tidak tertib terhadap aturan yang berlaku.

“Kami masih pertimbangkan ratusan karyawan pribumi lainnya. Karena itu, kami masih beri waktu untuk mengurus perizinan yang kurang,” tukas politisi dari partai PKB ini.

Saat dikonfirmasi, Perwakilan Manajemen PT Huaxing, Achong mengaku, pihaknya tengah mengurus segala perizinan yang kurang. Terkait pekerja asing, Achong mengaku sudah mengantongi izin.

“Izinnya sudah ada, hanya posisinya yang tak sesuai dengan kondisi dilapangan, dan itu bukan kesalahan kami,” kata Achong kepada akuratnews.com.

Ia mengaku keberatan apabila perusahaannya itu ditutup paksa atau dihentikan produksinya. Lantaran, selain tenaga asing para pekerja didominasi oleh warga pribumi.

“Ada 120 karyawan pribumi, Kami bayar sesuai UMR. Kalau ditutup kami kasihan dengan mereka,” ucapnya.

Karenanya, Achong mengaku akan mempercepat pengurusan perizinan. Sehingga, beberapa kelemahan perusahaan bisa disempurnakan. (Toro)

alterntif text

LEAVE A REPLY