oleh

Rilis Sejumlah Lembaga Survei belum Jamin Kemenangan

Jakarta, Akuratnews.com – Rilis sejumlah lembaga survei di Tanah Air jelang pemilihan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dinilai belum menjamin kemenangan karena komunikasi partai politik (parpol) masih cenderung cair.

Menurut Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia Aditya Perdana, peta politik baru bisa dilihat usai Pilkada Serentak 2018.

Jelang pendaftaran capres-cawapres 4 Agustus mendatang, parpol terus bergerilya turun ke lapangan sambil melakukan lobi politik. Memasuki Ramadhan, opini publik diyakini bakal terus mewarnai tahapan Pemilu 2019.

Pernyataan tersebut menyusul hasil rilis yang dikeluarkan lembaga survei Roda Tiga Konsultan, terkait elektabilitas parpol dan capres di ajang pesta demokrasi nasional tahun depan.

“Saya kira status politik saat ini belum jelas dan masyarakat masih menunggu kepastian,” katanya di Jakarta, Kamis (10/05/18).

Survei Tiga Roda Konsultan kemarin, menempatkan elektabilitas capres Joko Widodo (PDI-P) unggul drastis dari pesaingnya Prabowo Subianto (Gerindra). Terkait elektabilitas parpol juga masih diungguli PDI-P, disusul Gerindra dan Golkar. Pemilih yang belum menentukan pun masih sangat tinggi dikisaran 30 persen, baik untuk parpol maupun capres.

Politikus PDI-P Eriko Sotarduga tidak menampik, hasil survei belum bisa jadi patokan. Pantauan “Partai Banteng”, sekitar delapan lembaga survei menyebut PDI-P selalu di peringkat teratas. Namun, survei Indonesia Network Election Survei (INES) yang rilis pekan lalu menyatakan elektabilitas Prabowo Subianto justru sebaliknya mengungguli Joko Widodo.

“Rakyat masih menunggu kejelasan dari parpol. Apa yang disajikan di seluruh survei belum tentu benar akan jadi pemenang. Setelah diputuskan calon resmi, baru ekspektasi berubah,” ujar Eriko.

Politikus Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily mengatakan, isu korupsi memengaruhi elektabilitas “Partai Beringin”. Hasil survei belakangan, Golkar selalu terlempar ke peringkat tiga atau di bawah Gerindra.

Menyangkut bursa capres dan cawapres, Ace mengakui masih sangat cair. Semua parpol, kata dia, masih melakukan manuver dan diyakini belum berani mengambil kesimpulan buru-buru.

“Kami akan bereskan soal isu korupsi sebelum 2019. Posisi Golkar sekarang, bagaimana memenangi pilkada lewat kader yang menjadi kepala daerah. Tiga bulan lagi mungkin tren survei akan berbeda. Sekarang masih dinamis dan kami percaya tren Joko Widodo semakin naik,” kata Ace.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, mengakui isu korupsi berkolerasi dengan pilihan masyarakat. Demokrat, kata dia, pernah merasakan bagaimana survei memvonis suara mereka turun drastis. Di Pemilu 2009 Demokrat maraih suara 20,85 persen. Namun, angka itu merosot jadi 10,19 persen di Pemilu 2014 akibat isu korupsi yang kala itu menimpa Ketua Umum Anas Urbaningrum.

“Lembaga survei cermin demokrasi bagi parpol untuk memperbaiki kinerja,” ujar Hinca.

Menurut Politikus Gerindra Ahmad Riza Patria, partainya telah mempelajari hasil survei yang kerap bertentangan dengan penghitungan sebenarnya. Hasil survei, kata dia, kerap berbeda sebelum kontestasi dimulai dibanding hasil penghitungan resmi oleh penyelenggara pemilu. Menurut dia, banyak lembaga survei keliru di Pilkada DKI 2012 yang dimenangi pasangan Joko Widodo-Ahok.

Padahal, sebelum pemilihan disebut petahana yang ketika itu dijabat Fauzi Bowo selalu unggul. Begitupun dengan Pilkada DKI 2017 yang dimenangi Anies Baswedan-Sandiaga Uno mengalahkan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot. “Kami berpengalaman menemukan hasil survei kerap salah. Namun, kami tetap menghargai kajian ilmiah dan berintegritas,” kata Riza. (Jar)

Komentar

News Feed