oleh

THR 2018, Seberapa Pantas?

Jakarta, Akuratnews.com – Presiden Jokowi telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) PP Nomor 19 tahun 2018 tentang Pemberian THR bagi ASN, Polri, TNI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan pada tanggal 23 Mei 2018 lalu.

Kebijakan Jokowi yang berlaku di “tahun politik” ini pun, menuai respon negatif dari sebagian kalangan. Beberapa hal menjadi soal hingga berbuntut pada tulisan Nufransa Wira Sakti selaku Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan rezim ini yang dimuat Kompas.

Sebenarnya, apa yang menjadi soal agar publik bisa clear menilai “pemberlakuan PP THR 2018, seberapa pantas?”.

THR dan Gaji ke-13 tahun 2018 sebagai Komoditas Politik

Isu ini mencuat, tak lepas dari timing pemberlakuan PP THR 2018 yang memang di tahun politik. Tahun, dimana banyak pihak tengah bersiap mengahadapi Pileg dan Pilpres 2019.

Jokowi sendiri, sebagai penanggungjawab kebijakan-penandatangan PP, terkesan politis ketika ditanya tentang THR DPR pada suatu kesempatan.

“Tanyakan ke Pak Ketua DPR atau Pak Ketua DPD,” kata Jokowi di kediaman pribadi Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang di Jakarta Selatan, Kamis (31/05/2018).

Saat itu, Jokowi ditanya awak media terkait THR para pejabat Senayan. Jokowi juga berujar, “Nggak tahu saya,”.

Padahal, di dalam PP THR 2018 yang diteken Jokowi, pasal 1 nomor 4 butir c dan d disebutkan, THR ini juga diperuntukkan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR serta DPD. Lantas, kenapa Jokowi harus melempar ‘bola panas’ dan berujar ‘nggak tahu’?

Tak heran, jika kemudian Jokowi dipresepsikan ‘politis’ mengenai pemberlakuan PP THR 2018 ini.

“Jadi ini Pak Jokowi harus ini (bertanggungjawab)-lah, jangan lempar batu sembunyi tangan,” ujar anggota fraksi Gerindra di DPR RI, Bambang S Haryo pada Akuratnews.com, Jumat (1/6/2018).

“Iya nggak bener kalau Presiden seperti itu. Menyalahkan Menteri Keuangannya, Kementerian Lembaganya, terus lembaga tinggi negara lainnya. Ini kan kewenangan sepenuhnya pada Presiden,” tukas Bambang.

Sementara Nufransa, melalui tulisannya menepis tudingan politis pemberlakuan PP THR 2018. Nufransa mengatakan, kebijakan pemberian gaji ke-13 ini mulai rutin diberikan sejak tahun 2004 dan pemberian THR sudah dilakukan sejak tahun 2016. Sehingga, bukan politisasi keuangan negara menjelang Pilpres dan Pemilu 2019.

DPR Tidak Menerima THR, Kemana Uangnya?

Bambang S. Haryo, memastikan bahwa para anggota DPR tidak pernah menerima THR meski nyatanya, rezim Jokowi telah memberikan THR sejak 2016 lalu.

“Kami itu mulai dari yang lalu (2017) itu nggak pernah terima. DPR RI itu, nggak pernah terima gaji ke-13 atau ke-14, semua anggota DPR itu nggak pernah terima,” cerita Bambang.

Bambang bahkan memastikan, fraksi Gerindra di DPR tidak akan menerima THR 2018. Mengingat, arahan pimpinan partai berlogo Kepala Garuda itu memang melarang kadernya di DPR menerima THR.

“Kami sudah terbiasa tidak diberi sehingga kami siap kalau itu memang policy dari pada pimpinan dari pada Gerindra,” kata Bambang.

Pertanyaannya, jika benar banyak dari anggota DPR tidak pernah menerima THR, lantas kemana anggaran THR itu berpulang?

“Kami nggak pernah terima. Duitnya larinya kemana, kami nggak tahu,” kata Bambang.

Bagian ini, nampaknya luput dari tulisan Nufransa yang ditujukan agar tidak ada lagi berita negatif ataupun keraguan terhadap pemberian THR dan gaji ke 13 ini.

Sumber Dana THR, Penghasilan Negara Atau Hutang Negara?

Dalam tulisannya, Nufransa menjelaskan bahwa dana THR dan Gaji ke-13 bersumber dari penerimaan umum APBD yang terdiri dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), DBH (Dana Bagi Hasil) dan DAU (Dana Alokasi Umum) serta sumber penerimaan daerah lainnya. Itu untuk ASN Daerah, bagaimana dengan ASN Pusat dan penerima lainnya?

Pasal 9 PP THR 2018 ini menjelaskan bahwa dana pembayaran THR dan Gaji ke-13  bersumber dari APBN dan APBD. Tapi sanggupkah dua pos dana tersebut menanggung beban THR senilai Rp 35,76 triliun ini?

Mengintip kesanggupan APBD, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengatakan, “Jika kita lihat kapasitas fisikal pada tahun 2017, dari 34 provinsi terdapat 17 provinsi yang memiliki ruang fisikal rendah dan sangat rendah,”.

APBN pun demikian, Bambang S. Haryo mengatakan, “Untuk menutup beban pembangunan infrastruktur saja kurang. Untuk proyek infrastruktur nasional yang menurut Pak Jokowi strategis namun menurut saya tidak strategis itu sangat kurang. Dan bahkan sekarang, termasuk dan sebagainya sudah melibatkan dari pada hutang kita, jadi kita gali lubang tutup lubang,”.

Sehingga tak heran jika kemudian, dugaan dana THR berasal dari hutang pun menguat.

“Iya. Ini kan sudah ke arah sana karena APBN kita itu ndak cukup. Untuk menutup gaji saja sekitar 800 triliun untuk 1 tahun,” kata Bambang Haryo.

Urgensi Pemberian THR 2018

Jika demikian, masihkah pemberlakuan PP THR 2018 bisa dibilang pantas? Apa yang harus dilakukan Jokowi selain sebatas memberlakukan PP yang dinilai populis itu?

“Saya pikir PP-nya harus dirubah. Dalam arti, pegawai-pegawai yang ada di level eselon paling bawah beserta tenaga honorer itu tetap diberikan THR,” kata Bambang Haryo.

Bambang melanjutkan, mengingat gaji ASN yang sudah terlalu lama dan terlalu jauh tertinggal inflasi maka bagi mereka yang berada di level bawah, THR ataupun gaji ke-13 akan sangat membantu dalam menyongsong Hari Raya dan Tahun Ajaran Baru.

“4 tahun nggak naik gaji, bayangkan! Inflasi itu, tiap tahun bertambah sekitar 5%. Jadi kalau 4 tahun berarti sekitar 20% gaji Pegawai Negeri itu tertinggal,” kata Bambang.

Dengan begitu, diharapkan, kebijakan THR tak semata-mata populis atau juga politis tapi tetap menjaga keuangan negara agar tidak tergerus habis.

“Karena ini kalau sudah dikurangin itu, saya pikir mungkin bisa sekitar lebih dari 50% dari dana (THR) seharusnya itu bisa dikurangi,” pungkas Bambang Haryo. (MDz)

Komentar

News Feed