oleh

THR dari APBD, Risma: “Masa Pakai APBD?”

Surabaya, Akuratnews.com – Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengaku keberatan jika dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk membayar THR dan gaji ke-13. Perintah bagi Risma ini tertuang dalam Surat Edaran Mendagri.

“Walah kok ya belum alokasikan, masak sih pakai APBD? Kalau pakai APBD ya abot (berat),” kata Risma, Senin (4/06/2018).

Risma yang juga kader PDIP ini pun mengaku akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya terkait THR dan Gaji ke-13 ini.

Sebelumnya, ALASKA menilai, Surat Edaran Kemendagri No. 903/3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018 yang memerintahkan kepada seluruh Kepala Daerah agar mengalokasikan dana APBD untuk THR dan Gaji ke 13 merupakan sebuah “jebakan Batman” bagi Pemerintah Daerah. Disinyalir, ketika Kepala Daerah mengikuti surat edaran itu maka Kepala Daerah akan menjadi target bagi KPK.

Kemendagri pun tak sembarang mengeluarkan Surat Edaran tersebut. Pangkalnya adalah, Peraturan Pemarintah (PP) PP Nomor 19 tahun 2018 tentang Pemberian THR bagi ASN, Polri, TNI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan yang diteken Jokowi pada 23 Mei 2018.

Jauh hari, para pakar menyatakan hal senada. Bahwa, penggunaan APBD untuk THR ataupun Gaji ke-13 tidaklah bijak.

“Jika kita lihat kapasitas fisikal pada tahun 2017, dari 34 provinsi terdapat 17 provinsi yang memiliki ruang fisikal rendah dan sangat rendah sehingga akan kesulitan menerapkan kebijakan ini. Jika pun diterapkan maka akan menurunkan inovasi daerah dan sektor belanja publik,” kata Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto, beberapa waktu lalu.

Dan, “Kalau tidak hati-hati, nanti berefek ke kenaikan utang dan turunnya ranking utang,” kata ekonom dari The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira seperti dilansir Tempo (30/05/2018). (MDz)

Komentar

News Feed