oleh

Tim Advokasi Paslon NF Resmi Daftarkan Gugatan Sengketa Pilkada Kota Bekasi Ke MK

Kota Bekasi, Akuratnews.com – Tim Advokasi pasangan calon Walikota Bekasi Nur Supriyanto-Adhy Firdaus resmi mendaftarkan gugatan sengketa Pilkada Kota Bekasi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Adapun materinya adalah mengajukan permohonan pembatalan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pilkada kota Bekasi tahun 2018 yang diadakan oleh KPUD Kota Bekasi,” ungkap Ketua Tim Advokasi Nur-Firdaus, Bambang Sunaryo, mendaftarkan gugatan ke MK pada Sabtu 7 Juli 2018, pukul 23:54 WIB.

Menurut pers rilis Bambang Sunaryo yang diterima media, Ahad 8 Juli 2018, gugatan ke MK tersebut terkait penolakan hasil penetapan rapat pleno rekapituasi penghitungan suara yang dinilainya banyak menyisakan persoalan.

“Sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka kami berharap agar pihak KPUD menunda  pengumuman keputusan penetapan hasil rapat pleno rekapituasi penghitungan suara yang sedianya akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 mendatang,” kata Bambang.

Diharapkannya, KPUD Kota Bekasi meghormati langkah yang diambil dengan menggugat ke MK.

“Kami juga sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada KPUD Kota Bekasi sesaat setelah proses pendaftaran gugatan kepada MK, perihal pendaftaran gugatan sengketa Pilkada di Kota Bekasi kepada Mahkamah Konstitusi,”jelas Bambang lagi.

“Keberatan sudah disampaikan para saksi dalam rapat pleno rekapitulasi pada Jumat 6 Juli 2018 dini hari di hotel Horison Kota Bekasi, dan para saksi pun menolak menandatanginya. Namun pihak KPUD Kota Bekasi justru malah tetap membacakan Surat Keputusan hasil rekapitulasi,” tambahny.

Diakuinya, saat ini pihaknya sudah mengantongi banyak cukup bukti yang memperkuat terjadinya pelanggaran pemilukada yang bersifat terstruktur, sistimatis, dan masif.

“Pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur struktural, baik pemerintah maupun aparat penyelenggara pemilukada secara kolektif yang bukan aksi individual, namun direncanakan secara matang dan dampak pelanggaran ini sangat luas bukan sporadis,” terangnya.

Selain itu lanjut Bambang, banyaknya temuan-temuan yang dilakukan oleh aparat struktural selama masa sebelum Pilkada dan saat pemungutan suara.

“Inilah yang menyebabkan pihak Nur-Firdaus untuk menolak hasil rekapitulasi penghitungan suara, karena bila ditetap dilanjutkan justru akan mencederai proses demokrasi di Indonesia,” ujarnya.(@sofie)

Komentar

News Feed