oleh

Walikota Blitar dan Bupati Temanggung Ditetapkan Tersangka

Jakarta, Akuratnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebagai tersangka terkait dugaan penerimaan suap dengan perkara yang berbeda.

“Disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Tulungagung terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Tulungagung dan penerimaan hadiah atau janji oleh Wali Kota Blitar terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkot Blitar tahun anggaran 2018,” ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (8/6/2018) dini hari.

Selain dua kepala daerah tersebut, KPK juga menetapkan tersangka lainnya di wilayah masing-masing.

Untuk di Tulungagung, KPK juga menetapkan Agung Prayitno selaku swasta (penerima), Kadis PUPR Pemkab Tulungagung Sutrisno (penerima) dan Suliso Prabowo (pemberi) selalu swasta sebagai tersangka.

Sementara itu, untuk di wilayah Blitar, KPK menetapkan tersangka lain yaitu Bambang Purnomo selaku swasta dan Suliso Prabowo (pemberi).

Untuk diketahui, pemberi suap kepada Syahri dan Samanhudi memang orang yang sama, yaitu Suliso. Namun, perkara proyeknya berbeda.

Syahri, terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan, sedangkan Samanhudi terkait dengan izin proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama.

“Dalam kegiatan ini total KPK mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana yaitu uang Rp 2,5 miliar, bukti transaksi perbankan dan catatan proyek,” tandas Saut.

Atas perbuatannya, Syahri, Agung, Sutrisno, Samanhudi, dan Bambang dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Susilo dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 KUHP. (Jar)

Komentar

News Feed