100 Hari Kerja Presiden Jokowi Belum Mampu Kurangi Rakyat Miskin Indonesia

Jakarta, Akuratnews.com - 100 hari kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kedua dinilai belum banyak menghasilkan perkembangan positif di bidang ekonomi.

Pemerintah masih berkutat menyelesaikan pekerjaan rumah yang cukup banyak, mulai dari gejolak perekonomian global hingga perekonomian dalam negeri sendiri yang harus dibenahi.

Salah satu indikatornya menurut Institute for Development of Economics and Finance (Indef) belum mampunya pemerintahan Jokowi mengurangi jumlah rakyat miskin.

Seperti dipaparkan Center Makro Ekonomi dan Keuangan Indef, Abdul Manap Pulungan, masyarakat Indonesia dapat digolongkan berdasarkan pengeluarannya, yakni di bawah Rp1 juta per bulan, Rp1 juta-Rp1,5 juta per bulan, Rp2 juta-Rp3 juta per bulan; Rp3 juta-Rp5 juta per bulan; Rp5 juta-Rp7,5 juta per bulan dan di atas Rp7,5 juta per bulan.

"Kelompok yang ada di Indonesia masih didominasi kelompok paling bawah, sehingga berpeluang kembali ke kelompok berpenghasilan rendah, ini masih belum terselesaikan," ujar Abdul Manaf di Jakarta, Kamis (6/2).

Menurutnya, jika kelompok kelas menengah tak diarahkan pada peningkatan produktivitas, maka Indonesia akan terjebak di tahun 2045, dimana pada saat itu bonus demografi menjadi kedaluwarsa.

"Pada tahun itu, lonjakan lansia mencapai 63,32 juta. Karena konsumsi yang besar membuat kelas menengah Indonesia sangat sensitif pada perubahan harga. Sehingga, pemerintah harus intervensi terhadap harga agar kelas menengah tidak bergeser menjadi kelas miskin," jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah perlu melakukan terobosan bagaimana kelas menengah dapat naik kelas dengan cara meningkatkan produktivitas sehingga tidak selamanya menjadi komsumtif.

"Kalau nggak dikelola maka bisa keluar dari kelas ini dan mengganggu pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi

Baca Juga