132 Pejabat Dilantik, Sejumlah Nama Disorot

Morowali, Akuratnews.com - Usai mengikuti proses assesment, sebanyak 132 pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali yang terdiri dari eselon II, III dan IV dilantik oleh Bupati Morowali, Drs. Taslim di ruang pola Kantor Bupati Morowali Bumi Fonuasingko, Jum'at (20/9/2019).

Melalui kesempatan itu, Taslim menyampaikan bahwa, proses pelantikan merupakan upaya pemerintah melakukan penyegaran guna meningkatkan pelayanan masyarakat.

"Tidak ada tendensi lain, tidak ada maksud lain atau maksud tertentu. Kami berharap, kepada semua rekan-rekan untuk tidak berprasangka karena pelantikan ini merupakan suatu penyegaran," ungkapnya.

Kepada para pejabat yang dilantik, Ia berharap agar kedepan, bisa lebih maksimal dalam bekerja secara nyata dan tidak merasa sombong.

"Butuh revolusi mental, agar apa yang menjadi tugas dan tanggungunjawab kita bisa berjalan dengan baik. Kami tidak punya maksud jelek, ini demi untuk pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi demi mewujudkan masyarakat sejahtera bersama," jelas Taslim.

Proses pelantikan memang berjalan lancar, hanya saja dua nama pejabat eks Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Napi Tipikor) yang dilantik Bupati Morowali menuai soroatan. Dua pejabat eks napi tipikor tersebut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Nafsahu Salili yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah.

Selanjutnya, yakni Adzan Djirimu yang sebelumnya menjabat sebagai Kasatpol PP yang dilantik kembali pada jabatan lain, yakni Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Daerah Kabupaten Morowali.

Bupati Morowali yang dikonfirmasi terkait hal tersebut di ruang kerjanya usai pelantikan menjelaskan bahwa kasus yang menjerat pejabat bersangkutan terjadi sebelum Undang-Undang ASN terbit, dan telah beberapa kali melakukan koordinasi dengan pihak BKN, KASN maupun Kementerian.

Taslim mengatakan, pada pemerintahan sebelumnya, pejabat yang bersangkutan juga masih digunakan dan tidak dipermasalahkan.

"Tujuan kita adalah bagaimana agar pemerintahan ini berjalan baik, toh di dalam putusan inkrah tidak disebutkan bahwa mereka harus diberhentikan," ucap Taslim.

Penulis: Wardi Bania
Editor: Redaksi

Baca Juga