4 Masalah Transportasi Udara Nasional Menurut Politikus Gerindra

Jakarta, Akuratnews.com - Politikus Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menegaskan semestinya transportasi udara nasional harus bisa menjamin nyawa publik secara mutlak. Hal itu mengingat lalu lintas penerbangan merupakan transportasi dengan resiko yang sangat tinggi.

Bambang lantas menyoroti lima hal yang membuat transportasi udara nasional masih menjadi momok tersendiri baik bagi penumpang maupun pengusaha maskapai.

Pertama, soal ongkos operasional transportasi udara di Indonesia yang dinilai jauh lebih besar dibanding luar negeri.

"Bahan bakar di Indonesia, avtur lebih mahal," ujarnya saat dihubungi Akuratnews.com, Senin (29/10/2018) malam.

Kedua, birokrasi transportasi udara di Indonesia yang cenderung memakan biaya tinggi. Bambang mengatakan begitu banyak biaya-biaya birokrasi itu sendiri, seperti surat-surat dan sebagainya yang harus ditanggung maskapai. "Termasuk ijin terbang mereka," imbuhnya.

Ketiga, kepadatan arus di sejumlah bandara yang membuat maskapai menghabiskan biaya bahan bakar yang sangat banyak saat pesawat landing dan take off. "Hampir semua pelabuhan udara kita overload dari sisi terbang maupun pada saat mendarat," tukas Bambang.

Keempat, anggota Komisi V yang juga membidangi Perhubungan ini mempertanyakan pengecekan yang semestinya dilakukan otoritas bandara terhadap kesiapan pesawat sebelum terbang.

Bambang menuturkan seharusnya pihak bandara selalu mengecek semua instrumen yang ada di pesawat sebelum memberikan izin terbang.

Hal itu mengingat otoritas bandara dalam hal penerbangan sangat bertanggung jawab terhadap kesiapan pesawat. Dalam kasus kandasnya pesawar Lion Air JT-610 di perairan Karawang, Bambang menduga
ada kendala teknis yang luput dari pengecekan otoritas bandara dalam melihat instrumen-instrumen pesawat.

"Mungkin kelewatan atau mungkin terlambat dan sebagainya, dan mereka dipaksakan untuk segera terbang dan lain-lain karena penumpang sudah standby," tukas dia.

Terlebih, pihaknya melihat tidak ada suatu keterbukaan dari manajemen Lion Air kepada Pemerintah, yang mana harusnya kondisi pesawat dapat diketahui pada saat ketibaan. Hal itu merujuk penuturan Direktur Umum Lion Air, Edward Sirait bahwa memang pernah ada masalah teknis pada pesawat naas tersebut.

"Kalo melihat dari laporannya Direktur Umum terjadi seperti itu harusnya pihak dari otoritas sudah harus mengecek pesawat itu dan melakujan uji coba tanpa menggunakan penumpang," tegas Bambang.

Harusnya, lanjut Bambang, ada semacam laporan di buku jurnal yang dilihat pegawai Kemenhub atau pihak otoritas bandara dalam mengecek suatu kendala pesawat. "Jadi bukan hanya sekedar memberikan izin terbang saja, tapi harus juga mengecek buku jurnal dari pada pesawat yang akan diterbangkan tadi," sebut Bambang.

"Ada keteledoran juga dari pihak Pemerintah kalo menurut saya," tandasnya. (Ysf)

Penulis:

Baca Juga