Surat Utang Negara

40 Persen Surat Berharga Negara Dimiliki Asing, Ekonomi Indonesia Bisa Terbanting

Menko Darmin Nasution. (Foto istimewa).

Jakarta, Akuratnews.com - Ketergantungan pemerintah terhadap utang disebut dapat membahayakan Indonesia di masa depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan untuk merubah hal itu, tidak bisa dilakukan dengan cara cepat, namun butuh proses yang panjang.

Terlebih, porsi kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN) sudah mencapai lebih dari 40 persen. Selain itu, porsi yang besar dari total Surat Utang Negara (SUN) yang beredar mulai membuat pemerintah tidak nyaman dan khawatir.

"Ini meningkatkan risiko bagi perekonomian Indonesia. Ekonomi kita (mudah) terbanting," ujar Menko Darmin, Jumat (9/8/2019) kemarin.

Menurut dia, salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan asing pada Surat Utang pemerintah, antara lain dengan mendorong inklusi keuangan agar seluruh lapisan masyarakat bersedia mengakses layanan keuangan.

"Tapi tentu tidak bisa kalau hanya sekadar membuka tabungan, inklusi keuanggannya tidak hanya itu tetapi juga produk keuangan lainnya," jelas dia seperti dikutip situs nasional.

Dari data yang disampaikan Bank Indonesia, Neraca Pembayaran Bank Indonesia menyebut rasio kepemilikan asing terhadap SUN pada kuartal II 2019 mencapai 46,6 persen, naik dibanding kuartal I 2019 yang sebesar 46 persen.

Tax Amnesty Jilid Dua

Sementara itu, usaha lain dari peningkatan ekonomi Indonesia disebut-sebut akan ditingkatkan melalui tax amnesty jilid dua yang kembali diwacanakan pemerintahan Jokowi., Mendapat kritikan keras dari Ekonom Rizal Ramli. Menurut dia, wacana tax amnesty jilid dua adalah wacana konyol.

Menurut Rizal, jika tax amnesty itu berhasil maka tax basenya seharusnya membesar. Namun yang terjadi justru sebaliknya, tax basenya malah merosot.

"ini benar-benar konyol. Harusnya dengan tax amnesty, tax basenya semakin besar, membayar pajak makin besar dan sebagainya, kenyataannya merosot," tandas Rizal, lansir situs nasional, Senin (12/8/2019).

Rizal juga mempertanyakan program tax amnesty yang diselenggarakan Pemerintah Jokowi malah semakin memburuk. Seharusnya dengan adanya tax amnesty, penerima pajak meningkat, tapi itu tidak terjadi.

"Kok malah ada tax amnesty makin merosot, harusnya dengan tax amnesty yang begitu hebohnya kampanyenya, kok hasilnya kayak gini?," terang dia.

Kegagalan tersebut menurut Rizal merupakan kegagalan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani di periode pertama Presiden Jokowi.

"Waktu kami jadi Menko tahun 2000, tax ratio kita 12,5 persen. Hari ini lebih rendah, ini menunjukan kegagalan utama dari Menteri Keuangan terbalik, kalau terbaik itu menurut asing, tapi buat rakyat dan ekonomi Indonesia malah terbalik," tegasnya.
Padahal kata Rizal, tugas utama Menteri Keuangan ialah meningkatkan tax ratio agar tidak bergantung pada utang. *

Penulis: Hugeng Widodo
Editor: Redaksi

Baca Juga