500 TKA China Boleh Saja Masuk Sultra Asal Sesuai Aturan

Kendari, Akuratnews.com - Pro dan kontra Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang berjumlah 500 orang ke Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), tepatnya ke PT virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus disuarakan Sejumlah pihak .

Mantan Sekretaris Himpunan Mahasiswa Jurnalistik (HMJ) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Halu Oleo (UHO), Edol Sandrika, Minggu, (28/6/2020) mengatakan, kehadiran para TKA asal China tersebut ke bumi anoa tidak masalah, namun harus sesuai dengan aturan yang ada.

Para TKA tersebut ungkapnya telah mendapatkan dokumen Rencana berupa penggunaan Rencana tenaga kerja Asing ( RPTKA) dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenakertrans), persetujuan telex Visa dari Dirjen imigrasi dan menggunakan visa 312 atau visa kerja dan bukan visa 211 atau wisata.
bahkan telah mengikuti protokol kesehatan sesuai aturan WHO untuk memastikan mereka bebas dari Covid -19.

"Jika sudah sesuai aturan saya kira tidak masalah. Pemerintah menempuh cara itu tidak lain untuk mendukung program pembangunan jangka panjang," ujar proa yang akrab disapa Agry ini.

Para TKA tersebut ungkapnya , merupakan tenaga ahli yang akan membangun 33 tungku smelter di perusahaan tersebut. Setelah terbangun, perusahaan tersebut tentu akan menyerap ribuan tenaga kerja lokal. kedatangannya pun dilakukan secara bertahap,

Perlu diketahui, gelombang pertama, TKA asal Tiongkok itu telah datang dengan jumlah 135 orang. Mereka langsung di bawa ke perusahan tambang di Kabupaten Konawe, Sultra. Gelombang selanjutnya di perkirakan masuk pada Tanggal 29 juni Sult besok.

Sebelumnya, Pada Tanggal 23 Juni 2020, beberapa Aliansi serta pemuda dan OKP menolak kedatangan TKA di sultra dengan alasan kehadiran TKA asal Tiongkok itu tidak tepat ditengah pandemi Covid -19 di Indonesia yang belum berakhir. Kehadiran Para TKA itu juga dinilai tidak memiliki dasar yang kuat karena pemerintah pusat melalui menteri dalam negeri (Mendagri) no. 440-830 tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru bagi pemerintah daerah (Pemda) dan aparatur sipil negara (ASN) pada tanggal 30 mei 2020 , telah menetapkan New normal dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Penulis: Nazarudin

Baca Juga