51% Saham Freeport tak Diakuisisi Swasta

Jakarta, Akuratnews.com - Pemerintah melalui Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM tengah membahas skema divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan saham tersebut tak akan diakuisisi swasta. Skema pembelian saham Freeport harus melalui pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.

"Itu yang sedang dirundingkan, itu enggak akan ada yang dimiliki oleh swasta nanti bagian saham pemerintah itu," kata Darmin seusai menghadiri acara peluncuran infografik ekonomi Indonesia, di Grand Indonesia, Jakarta, Rabu (30/08/17).

Darmin tak ingin divestasi saham Freeport menggunakan skema seperti divestasi saham Newmont. Di mana akhirnya saham itu diberikan kepada pihak swasta bukan melalui aksi korporasi murni.

Namun demikian, mantan Gubernur Bank Indonesia ini belum tahu apakah nantinya porsi saham untuk pemerintah pusat akan lebih banyak ketimbang pemerintah provinsi dan daerah.

"Itu yang sedang dibicarakan artinya itu sedang dirundingkan seperti apa persisnya siapa dan berapa antara pemerintah dengan pemda," tutur dia.

Ihwal harga yang pantas untuk saham Freeport, Darmin juga enggan menanggapi. "Itu sedang dibicarakan. Sudah ya," tandasnya.

Adapun hasil kesepakatan final renegosiasi Pemerintah dengan Freeport Indonesia menghasilkan empat poin penting. Freeport bersedia mengubah Kontrak Karya ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Freeport bersedia divestasi 51 persen.

Stabilitas penerimaan negara, yakni penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui KK selama ini, dan Freeport bersedia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter).

Penulis:

Baca Juga