75 Persen Warga Jabodetabek Tolak Kenaikan Tarif Ojek Online

Jakarta, Akuratnews.com - Kenaikan tarif ojek online (ojol) belakangan ini menimbulkan pro kontra. Dan yang terbaru, 75 persen penumpang ojol atau dalam jaringan (daring) menolak kenaikan tarif. Mayoritas penolakan ini berasal dari penumpang di seputaran Jabodetabek.

Data ini berdasarkan penelitian dari Research Institute of Socio-Economic Development (RISED), yang berjudul Persepsi Konsumen Terhadap Kenaikan Tarif Ojek Online.

Responden penelitian ini menolak pemberlakuan kenaikan tarif berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) No. 348 Tahun 2019.

"75 persen tarif ojol ditolak oleh konsumen. Kenaikan tarif ojol yang signifikan paling besar ditolak oleh masyarakat Jabodetabek," ujar Ketua peneliti RISED, Rumayya Batubara di Jakarta, Rabu (8/5).

Riset ini melibatkan 3.000 pengguna ojol. Sebanyak 67 persen masyarakat menolak dalam zona I Jawa (non Jabodetabek), Bali, Sumatera, 82 persen masyarakat menolak dalam zona II (Jabodetabek), dan 66 persen masyarakat menolak di zona III (wilayah sisanya).

Menurut Rumayya, penolakan ini terjadi karena 72,2 persen pengguna ojek online berpendapatan menengah ke bawah, terutama yang berdomisili di Jabodetabek, Bandung dan Surabaya.

"Kenapa ada penolakan? melihat data 75,2 persen pengguna ojol rata-rata menengah ke bawah, jadi 25 persen uangnya hanya habis untuk transportasi yang mengalami kenaikan. Padahal konsumen sensitif dengan kenaikan harga," imbuhnya.

Apalagi rata-rata kesediaan konsumen untuk mengalokasikan pengeluaran tambahan hanya sebesar Rp5.200 per hari untuk warga Jabodetabek dan Rp4.900 per hari untuk non-Jabodetabek. Di sisi lain, pasca kenaikan tarif bisa mencapai Rp6.000-Rp15.000 per hari.

Rumayya menyebut, sejak awal 52, 4 persen alasan utama konsumen memilih ojol karena keterjangkauan tarifnya, disusul 32,4 persen bisa pesan kapan saja, 4,3 persen layanan door-to-door, dan 10, 9 persen alasan lainnya.

Penulis: Rianz
Editor: Redaksi

Baca Juga