Jelang Pengambilan Sumpah Anggota DPRD Sumut 2019-2024

Abdul Rahim Siregar Sebut Siap Jalankan Amanah Agenda Kerakyatan Di Sumut

Abdul Rahim Siregar, anggota terpilih DPRD Sumut periode 2019 - 2024 dari PKS.

Medan, Akuratnews.com - Sekretariat DPRD Sumatera Utara saat ini sedang mempersiapkan keperluan untuk agenda pengambilan sumpah janji jabatan 100 orang anggota DPRD Sumatera Utara periode 2019-2024 hasil Pemilu 2019 yang rencana dilaksanakan, Senin (16/9/2019) mendatang.

Terkait Persiapan untuk pengambilan sumpah anggota DPRD Terpilih Sumut 2019 - 2024, salah seorang diantaranya Abdul Rahim Siregar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terpilih di Dapil 7 Sumut yang sebelumnya menjadi anggota DPRD Kota Medan periode 2004 - 2009.

Kepada Akuratnews.com Abdul Rohim Siregar soal persiapannya menjelang pengambilan sumpah janji ini mengatakan banyak kader PKS, Tim Relawan, keluarga, teman sejawat dan Pemilih yang menghubunginya menanyakan jadwal pelantikan, memberikan ucapan selamat dan nasehat untuk amanah menjalankan agenda kerakyatan di Sumut terkhusus wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel)

Saat disinggung terkait Pengesahan P APBD 2019 dan R APBD 2020 yang beberapa kali ditunda karena tidak qorum , Abdul Rahim merasa prihatin dan sedih, sementara yang dibahas adalah Anggaran Rumah tangga Sumatera Utara 1 tahun kedepan.

Abdul Rahim mengungkapkan, seharusnya kawan2 di DPRD  diakhir akhir masa jabatan lebih menunjukkan kinerja agar eksistensi lembaga DPRD ini semakin baik dalam kacamata publik. Karena kursi mereka saat menjabat hari ini tidak bisa digantikan kecuali dengan hasil pemilu yg baru saja.

"Pasca pelantikan nanti, saya melihat tugas anggota dewan semakin berat karena terkait degan 13 Juta lebih masyarakat Sumut, kalau dari segi fungsi, setiap angota dewan memiliki 3 fungsi : Fungsi Legislasi/membuat Perda, Fungsi Anggaran/APBD dan Fungsi Pengawasan" sebutnya.

Lebih lanjut dikatakannya, langkah awal tentunya setiap anggota dewan sudah harus mempelajari dan memahami regulasi yang ada baik UUD, UU, PP, Kepres, Perda dll. Sehingga Perda apa saja yang perlu di revisi atau perda yang penting di buat untuk kesejahteraaan masyarakat dan mempermudah usaha di sumut.

Menelaah P-APBD 2019 dan R - APBD 2020 yang baru saja disahkan, dia mengapresiasinya sebagai bentuk fungsi anggaran dan pengawasan sehingga dipastikan APBD berjalan dengan baik untuk kepentingan rakyat Sumatera Utara.

"Dan untuk Program saya di daerah pemilihan sudah saya rumuskan dalam 6 Program Tabagsel / Sumut Maju - Kita Bahagia (Tabagsel / Sumut Murjeges - Marjob niro Hita)" tandasnya

Baca Juga