Abdullah Puteh Adukan KIP Aceh dan Komisioner KPU ke DKPP

Jakarta, Akuratnews.com - Mantan gubernur Aceh, Abdullah Puteh mengadukan seluruh komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pasalnya, KIP Aceh dan KPU tidak memasukkan nama Abdullah Puteh ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPD sebagaimana putusan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh.

Abdullah Puteh melaporkan KIP Aceh dan KPU pada Senin (27/08/2018). Dia ditemani oleh pengacaranya Zulfikar Sawang. Zulfikar mengatakan, pengaduan mantan gubernur Aceh tersebut telah didaftarkan dan diterima dengan nomor registrasi 01-27/VIII/TP.01/2018.

KPU, kata Zulfikar, diadukan ke DKPP karena telah mengirim surat agar KIP Aceh menunda putusan Panwaslih Aceh sehingga nama Puteh belum ada di DCS DPD.

"Kami mengadu tidak dilaksanakannya keputusan Panwaslih Aceh oleh KIP Aceh yang mengatakan ada perintah dari KPU untuk menunda pelaksanaan, sebab penundaan ini tidak jelas sampai kapan, apa sampai habis pemilu. Supaya tidak terjadi ketidakpastian hukum, terutama kepada Pak Puteh, kami melaporkan ke DKPP," kata Zulfikar.

Tindakan KIP Aceh dan KPU tersebut, menurut dia, telah melanggar ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa tugas dan kewajiban KPU adalah melaksanakan putusan Bawaslu.

"Apalagi, dalam sidang tersebut KIP Aceh juga datang, yang berarti bersepakat untuk melaksanakan putusan," ujar dia.

Sementara, Abdullah Puteh mengatakan, tingkah laku KPU dan KIP Aceh melawan hukum. Dia mengaku pernah terjerat kasus hukum di masa lalu, tetapi haknya untuk memilih dan dipilih tidak dicabut, sehingga berhak untuk mendaftar sebagai calon wakil rakyat.

“Hari ini saya melaporkan KIP Aceh dan KPU ke DKPP setelah sebelumnya saya sudah melakukan konsultasi dengan Bawaslu. Saya melakukan ini karena sebagai WNI yang harus diperlakukan secara adil di depan hukum. KPU telah melakukan kezaliman,” tegas Puteh.

Menurut dia, KIP Aceh dan KPU bukan satu-satunya penyelenggara pemilu, karena masih ada Bawaslu dan DKPP. Ketiganya mempunyai peran masing-masing dan saling berkaitan. Seharusnya, kata dia, KIP menghormati putusan Panwaslih.

"Pada kenyatannya, KIP dan KPU sangat tidak peduli dan seakan menganggap remeh putusan Panwaslih. KPU dari awal sudah membuat masalah dengan menambah norma hukum dan sudah menyimpang dari undang-undang pemilu. Masalah gonjang-ganjing ini penyebabnya KPU,” ujar Puteh.

Puteh merupakan salah satu bakal calon legislatif (bacaleg) DPD Aceh. Namanya tidak masuk DCS, karena merupakan mantan terpidana kasus korupsi yang dilarang oleh Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPD.

Dia mengajukan gugatan soal DCS ke Panwaslih Aceh dan gugatannya dikabulkan. Putusan Panwaslih Aceh Nomor: 001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018 terkait sengketa proses pemilu itu, menjadi angin segar baginya untuk turut serta dalam Pemilu 2019.

Putusan itu memerintahkan KPU dan KIP Aceh untuk menetapkan Puteh sebagai bacaleg DPD, tiga hari setelah putusan Panwaslih. Tetapi, sampai sekarang keduanya belum menjalankan keputusan tersebut. Namanya belum juga dicantumkan dalam DCS. (Yud)

Penulis:

Baca Juga