Abdya Perluas Kampung Iklim, 30 Desa Diusulkan ke Kementrian LHK

AKURATNEWS- Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mendorong perluasan Program Kampung Iklim (Proklim) di wilayah setempat.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim dan LH) Abdya, Rahwadi mengatakan sedikitnya 30 Desa telah diusulkan menjalankan Proklim. Proses pengusulan dilakukan dalam jaringan (daring) aplikasi online.

Rahwadi menyebut, sebelumnya Abdya sudah memiliki tiga desa percontohan Proklim dan berturut-turut telah meraih penghargaan utama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

"Tiga wilayah itu Desa Padang Kecamatan Manggeng tahun 2020, Desa Rukon Damee-Babahrot tahun 2021 dan Desa Alue Sungai Pinang, Kecamatan Jeumpa tahun 2022," kata Rahwadi di Blangpidie, Rabu (1/3/2023).

Sementara pada 2023, jelas Rahwadi, usulan Proklim lebih dititik beratkan untuk menjalankan program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara berkelanjutan sebagai upaya menciptakan pola hidup rendah emisi gas kaca.

"Dalam tahun ini 30 desa kita usulkan mengikuti dua program Kementerian LHK yaitu, Proklim Lestari dan Proklim Utama," katanya.

Rahwadi menjelaskan ada beberapa aspek menjadi tolak ukur dalam penetapan Kampung iklim tersebut. Salah satunya dilihat dari kemampuan desa melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

"Program ini salah satu upaya pemerintah mencapai target Update Nationnally Determined Contribution (NDC). Menciptakan masyarakat berketahanan iklim dengan cara menerapkan pola hidup rendah emisi gas kaca," jelasnya.

Ia mengungkap perluasan Proklim ini juga didukung penuh oleh Pj. Bupati Abdya Darmansah. Pemerintah Daerah setuju program nasional ini dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan seperti budaya menanam pohon di halaman rumah juga mengurangi sampah dalam kehidupan sehari-hari.

Rahwadi mengatakan khusus Proklim Lestari Abdya menerapkan pada 10 desa berbasis hutan untuk memenuhi target Presiden Joko Widodo sebanyak 20 ribu desa Proklim di Indonesia sudah teregister SRN di KLHK pada tahun 2024 mendatang.

Proklim itu sendiri bertujuan menumbuhkan ekonomi hijau dan sirkulasi ekonomi berbasis kesadaran perubahan iklim, guna mencapai pelayanan jasa ekosistem di lokasi Proklim mitigasi, adaptasi, dan kegiatan kelompok masyarakat.