Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat

Agar Lebih Bermartabat, Sekretaris MUI Yogyakarta Sarankan Jokowi Mundur

Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), KH. Ahmad Muhsin Kamaludiningrat. (Foto Net/dok. Google)

Jakarta, Akuratnews.com - Panasnya situasi politik sejak pencoblosan hingga pengumuman hasil rekapitulasi nasional KPU yang mencatat keunggulan pasangan 01, Jokowi-Ma'ruf Amin atas Pasangan Prabowo-Sandiaga, diwarnai aksi protes dan demonstrasi besar-besaran atas berbagai dugaan kecurangan di pemilu 2019. Aksi ribuan massa yang menamakan diri Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat mulai berdatangan dari seluruh penjuru Indonesia menuju titik sentral aksi di depan gedung Bawaslu RI.

Menanggapi panasnya politik yang dikhawatirkan dapat membawa Indonesia ke arah perpecahan atau disintegrasi bangsa, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), KH. Ahmad Muhsin Kamaludiningrat angkat bicara.

Menurut dia, Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat yang diinisiasi oleh Amien Rais sebagai ganti dari penamaan people Power, disebut KH. Ahmad Muhsin tak jadi masalah, namun sengketa Pemilu yang terjadi seperti sekarang ini jika dibiarkan terus menerus dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa.

Saat dihubungi Tugu Jogja, seperti diberitakan situs Kumparan, KH. Ahmad Muhsin menyebut ada dua alternatif langkah yang bisa dilakukan terkait dengan sikap penolakan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno atas hasil rekapitulasi nasional KPU.

Alternatif pertama, menurut dia, yang bisa dilakukan oleh Joko Widodo (Jokowi) adalah mundur dan menyerahkan kekuasaannya yang telah diperolehnya melalui Pemilu 2019 kepada Prabowo Subianto. Mundurnya Jokowi tersebut merupakan langkah yang elok dan elegan.

"Justru jika Jokowi mundur maka ia lebih bermartabat," ujar Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY, Ahmad Muhsin Kamaludiningrat, Senin (20/5/2019).

Ia beralasan, berdasarkan informasi yang ia peroleh, jika tidak ada kecurangan seperti penambahan suara maka sejatinya pasangan Prabowo-Sandi yang akan menang. Sepanjang informasi yang ia peroleh, hasil survei yang dilakukan oleh TNI ataupun Babinsa juga menyebutkan Prabowo menang.

"Prabowo menang 62 persen seperti survei yang dilakukan BPN," ujarnya.

Alternatif kedua yang bisa dilakukan adalah polisi harus membiarkan massa yang ingin berdemonstasi di depan Kantor KPU Jakarta. Menurut Muhsin, polisi tidak perlu melakukan tindakan represif apalagi dengan memuntahkan senjata untuk menghadapi para pendemo.

Ia mencontohkan seperti yang dilakukan oleh polisi terhadap aksi 212 beberapa waktu yang lalu, di mana aparat kepolisian membiarkan massa melakukan aksi sampai puas, bahkan para polisi larut dalam demonstasi tersebut salah satunya dengan turut salat berjemaah.

"Itu indah sekali. Maka biarkan saja tidak perlu dihadapi secara represif,"tambahnya.

Ia juga mendukung penyelesaian sengketa tersebut melalui jalur hukum dengan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengadilnya. Namun ia berpesan agar MK juga harus bersikap profesional dan jauh dari intervensi.

Penulis:

Baca Juga