Ahli Hukum Pidana : “Kasus MTN Error in Persona”

Chairul Huda, ahli hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta saat dimintai pendapatnya pada sidang perkara investasi MTN.

AKURATNEWS - Setelah dalam beberapa sidang sebelumnya, pada perkara  investasi  Medium Term Note (MTN), menghadirkan ahli perbankan. Kini giliran Ahli hukum pidana yang dimintai pendapatnya di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (18/5/2022).

Pada perkara dengan terdakwa Lim Victory dan Annie Halim itu, ahli hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta , Chairul Huda, berpendapat telah terjadi error in persona dalam perkara tersebut.

Sebelum dimintai keterangannya, Chairul Huda, yang dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa, terlebih dahulu diberikan dulu ilustrasi oleh tim kuasa hukum.

“Ada peristiwa perusahaan A mengeluarkan MTN dan kemudian terjadi gagal bayar. Bagaimana pertanggungjawaban dari ilustrasi tersebut?” tanya Supriyadi, salah satu kuasa hukum terdakwa.

Menanggapi ilustrasi tersebut, Chairul Huda menjelaskan bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal pertanggungjawaban korporasi. “Pada KUHP kita pertanggungjawaban hanya pada orang perorangan,” katanya.

Chairul berpendapat, dalam kejahatan korporasi maka yang dimintai pertanggungjawaban adalah pengurus, direksi, komisaris yang turut campur secara langsung.

“Jadi harus ada keterlibatan langsung dalam tindak pidana tersebut,” terang ahli hukum pidana yang pernah menjadi ahli pada praperadilan penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan.

Ahli juga mengatakan, orang yang tidak pernah berhubungan langsung dengan investor tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. “Jadi harus ditentukan dulu siapa yang berhubungan langsung dengan investor. Kan mereka yang menjanjikan dan menawarkan,” jelasnya.

Ditegaskan Chairul Huda, dalam perkara tersebut telah terjadi error in persona. “Jadi tanpa ada mereka (orang yang berhubungan langsung dengan investor), maka mustahil mengkonstruksikan hal tersebut menjadi tindak pidana. Jadi itu namanya error in persona,” tegasnya.

Selain itu, Chairul Huda juga mengutip buku dari Profesor George P Fletcher terkait pertanggungjawaban dalam tindak pidana. “Saya mengutip buku Profesor George P Fletcher berjudul Basic Consept of Criminal Law dinyatakan ada tiga alasan yang menyebabkan peserta tindak pidana dapat lebih dulu dituntut daripada pelaku utama tindak pidana yakni pertama kalau pelaku (utama) meninggal dunia. Kedua kalau ada halangan hukum seperti alasan diplomatik, gangguan jiwa. Ketiga kalau (pelaku) penyertanya kabur. Jadi pertama yang harus didudukan diadili ya yang pertama kali berhubungan, menawarkan dan menjanjikan,” katanya.

Sementara itu, usai sidang, kuasa hukum terdakwa,Supriyadi menyatakan sependapat dengan Chairul Huda yang menyebut telah terjadi error in persona. Ia menyebut error in persona juga telah dituangkan dalam materi eksepsi yang diajukan pada sidang sebelumnya.

“Kita ya berpendapat seperti itu (error in persona) di eksepsi. Jadi bukan orang ini (terdakwa) yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kedua terdakwa didakwa melakukan dugaan penipuan investasi Medium Team Note (MTN) PT Berkat Berkat Bumi Citra dengan total kerugian Rp 13,2 miliar. Kedua terdakwa didakwa pasal 378 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 46 ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan pasal 4 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis:

Baca Juga