Ahmad Doli Kurnia: Kader Koruptor Jangan Seret Golkar

Jakarta, Akuratnews.com - Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menegaskan urusan korupsi adalah urusan individu atau oknum. Menurutnya, tidak ada praktik korupsi dilakukan atas nama atau menjadi tanggung jawab institusi.

"Oleh karenanya, pertanggung jawaban di depan hukum dilakukan oleh oknum yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi itu," kata Doli dalam keterangan tertulisnya, Minggu (2/9/2018).

Kalaupun ada dugaan bahwa hasil dari praktik korupsi dari oknum diberikan kepada institusi, ia menuturkan hal itu tetap tanggung jawab individu, di mana institusi tidak tahu menahu soal asal-usul atau sumber dana yang disumbangkan itu.

"Partai Golkar dalam menyelenggarakan setiap kegiatannya selama ini selalu disupport secara kolektif dari sumbangan pengurus dan panitia yang tidak mengikat," imbuhnya.

Penuturan Doli tersebut terkait kasus yang menjerat kadernya, Eni Maulany Saragih seraya membenarkan Eny adalah Bendahara Panitia Munaslub 2017 lalu. Sebagai bendahara panitia, ujar Doli, tugas Eny adalah mengumpulkan dana melalui sumbangan-sumbangan, dimana partai menganggap itu bantuan individu yang secara etis tidak mungkin ditanya atau diverifikasi asal usulnya.

"Jadi, kami ingin tegaskan sekali lagi Partai Golkar tidak bertanggung jawab atas tindakan serta pelanggaran hukum yang dilakukan oknum kader partai. Dan kami meminta kepada seluruh kader yang terjerat masalah korupsi, jangan bawa-bawa, melibatkan, atau mengatas namakan partai bila terjerat kasus korupsi," tukas Doli.

"Janganlah ketika kita khilaf dan salah, partai pun mau dikorbankan. Apalagi kita ikut pula terjebak dalam skenario yang mendeskreditkan Golkar," sebutnya.

Terlebih, Doli mengatakan partainya sedang fokus dan intensif melakukan konsolidasi dan penguatan jaringan. Ia lantas menduga ada kekuatan politik yang tidak senang dengan situasi itu dan berupaya terus menerus agar Golkar dibubarkan atau tidak boleh ikut Pemilu.

"Kepada mereka ingin kami sampaikan, janganlah kita membiasakan diri berkompetisi dengan saling memojokkan dengan hal yang mengada-ada dan membuat kontestasi demokrasi kita menjadi tidak sehat. Indonesia tidak akan pernah maju bila dibangun dengan mental seperti itu," pungkasnya.

Seperti diketahui, dua kader Golkar yakni Idrus Marham dan Eni Saragih disebut KPK menerima hadiah kontrak pembangunan PLTU Riau-1. Keduanya menerima hadiah atau janji dari Johannes B Kotjo (JBK) selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

Perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan konsorsium yang akan mengerjakan proyek IPP (independet powerproducer) PLTU Mulut Tambang Riau-1.
Idrus diduga mengetahui dan memiliki andiI terkait dengan penerimaan uang oleh Eni dari Johannes.

Sedangkan Eni disebut menerima Rp. 4 Milyar sekitar November - Desember 2017 dan Rp. 2,25 Miliar sekitar bulan Maret dan Juni 2018.
Idrus juga diduga berperan mendorong proses penandatanganan Purchase Power Agreement (PPA) dalam proyek pembangunan PLTU tersebut.

Selain itu, Idrus diduga telah menerima janji untuk mendapatkan bagian yang sama besar dari jatah Eni sebesar USD 1,5 juta yang dijanjikan JBK apabila PPA Proyek PLTU Riau 1 berhasil dllaksanakan oleh JBK dan kawan-kawan. (Ysf)

Penulis:

Baca Juga