Akhir Minggu ini, SK Gubernur Guru Honorer Lingkup Sultra Divalidasi

Kendari, Akuratnews.com - Sebanyak 3750  tenaga guru honorer lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang  menerima SK Gubernur  tahun 2019 lalu saat ini sedang divalidasi. Data guru tersebut berasal dari satuan pendidikan SMA/SMK yang tersebar di 17 Kabupaten dan kota se- Sultra.

Kepada Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)Dikbub Provinsi Sultra, LM Shalihin yang dikonformasi akuratnews , jumat (28/2/2020) mengatakan, tidak ada perubahan jumlah dalam SK gubernur bagi guru honorer. Pihaknya hanya mengevaluasi tenaga honorer yang sebelumnya mengantongi SK namun  tidak aktif lagi, pindah sekolah atau telah lolos dalam seleksi CPNS. Meski jumlahnya tidak berubah namun  tenaga honorer yang sebelumnya menerima SK Gubernur bisa saja  tidak lagi mendapatkan SK jika sekolah tidak mengusulkan, maka dapat diganti oleh  honorer dari sekolah lain.

" Saat ini kami masih memvalidasi SK gubernur tahun 2020 bagi honorer.  Jumlahnya tetap hanya kita cek guru yang telah pindah, tidak aktif atau sudah jadi PNS," ungkapnya.

Terkait kapan waktu penerbitan SK Gubernur untuk para tenaga honorer itu, Shalihin menegaskan hal tersebut bergantung pada rampungnya validasi   data guru honorer. Ia berharap   data para guru yang sedang divalidasi  akhir minggu ini  tuntas lalu dirapikan untuk diusulkan.

"Akhir minggu ini akan selesai validasinya, lalu kita rapikan. Kalau penerbitan SK  belum bisa kita lakukan jika datanya belum tuntas," ungkapya.

Jumlah jam mengajar bagi tenaga honorer  untuk mendapatkan SK gubernur itu  lanjut Shalihin disesuaikan dengan kebutuhan jam mengajar. Jawaban itu dilontarkan Shalihin saat ditanyai tentang keharusan mengajar 24 jam dalam seminggu bagi  para guru honorer untuk  mengantongi SK gubernurnya.

"Disesuaikan dengan kebutuhan sekolah lah. Kalau misalnya di sekolah ada lima rombongan belajar (rombel) terus gurunya hanya itu kan kasihan. Memang ada aturan 24 jam , tapi ada aturan baru mereka disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah," jelasnya.

Begitupula dengan  insentif honorer pemegang SK gubernur. Jumlahnya masih tetap sama yakni Rp400 ribu sebulan. Jumlah tersebut lanjutnya  bisa naik ditahun-tahun mendatang.  Hal tersebut  sangat diinginkan Gubernur Sultra, H Ali Mazi,SH. Hanya saja saat ini masih terkendala anggaran.

"Mungkin ditahun depan (2021) itu bisa dilaksanakan untuk lebih meningkatkan  kwalitas guru honorer kita,"terangnya.

Peran guru honorer di lingkup Pemprov Sultra sangat dibutuhkan. Apalagi dalam penerimaan CPNS tidak ada jatah tenaga guru bagi Pemprov Sultra yang kini membawahi SMA /SMK dan Pendidikan Luar Biasa (PLB).  Namun  sambutan guru honorer dengan adanya SK tersebut sangat positif.  Apalagi lanjut Shalihin,  salah satu syarat bagi guru yang bisa mendapatkan gaji dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah mereka yang memiliki Nomor Unit Pendidik dan Tenaga  Kependidikan, (NUPTK).

"Untuk bisa mendapat NUPTK bagi guru honorer adalah SK gubernur. Selain itu, mereka sebagai tenaga guru non PNS yang punya NUPTK bisa mendapatkan sertifikat NPT langsung menerima tunjangannya dari pusat melalui rekening  Dengan SK gub itu bisa dapat sertifikat dan pembayaranya langsung di rekening mereka," tandasnya.

Penulis: Nazarudin

Baca Juga