AKSIRA Provinsi Aceh Menilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provokatif

Sekretaris Aksi Kesetiakawanan Sosial Indonesia Raya (AKSIRA) Provinsi Aceh, Chaidir
Sekretaris Aksi Kesetiakawanan Sosial Indonesia Raya (AKSIRA) Provinsi Aceh, Chaidir

Banda Aceh, Akuratnews.com - Pusat penelitian dan pengembangan (Puslitbang) Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Kementerian Agama melakukan survei Kerukunan Umat Agama (KUB) di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Puslitbang Bimas Agama telah melakukan survei ini sejak 2015 silam.

Yang menarik dalam penelitian KUB kali ini terdapat beberapa daerah yang mengalami peningkatan kerukunan, yaitu daerah Banten dan Aceh. Indeks kerukunan umat beragama di Banten mencapai skor 65,9, sedangkan Aceh 64,1.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Aksi Kesetiakawanan Sosial Indonesia Raya (AKSIRA) Provinsi Aceh, Chaidir menyayangkan indikator yang dipakai Kemenag untuk mengukur Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) tahun 2019. Dalam survei itu, indeks KUB Aceh berada di posisi terendah.

"Kita bukan mau menyudutkan agama mana pun, karena didalam agama apapun tidak ada ajaran tentang keburukan," ujar Chaidir saat berkunjung ke kantor Akuratnews.com perwakilan Aceh di Beurawe Banda Aceh, Kamis (12/12/2019).

Chaidir menduga adanya maksud tertentu yang ingin disampaikan ke publik yang nantinya ujung-ujungnya sebuah gelar kehormatan bagi yang menerima indeks baik.

"Karena sudah jelas disini adanya skors nilai jadi sudah pasti ada yang terbaik dan terburuk. Siapa pun pelaku surveinya, apapun agendanya, saya sebagai warga Aceh sangat menyayangkan Indeks tersebut" kata Chaidir.

Dia menyebut, bagi mereka yang pernah datang ke Aceh bisa dengan terang benderang menyaksikan Aceh sebagai sebuah propinsi yang paling aman dan bebas dari penistaan agama. Masyarakat Aceh memiliki interaksi sosial yang tidak berisiko serta kerukunan yang tidak ternoda.

Ia menambahkan, walaupun di Aceh ada perda tentang Syariah, perda ini tidak menyasar ke non muslim. Para Non Muslim masih bebas menjalankan ibadah agamanya, Non Muslim masih bebas menggunakan pakaian yang mereka sukai. Dan tidak ada kewajiban bagi mereka untuk memakai kopiah atau pun hijab. "Untuk pembuktian boleh sekali -sekali jalan-jalan ke Aceh" ucap Chaidir.

Chaidir meminta pola-pola provokasi seperti ini harus dihentikan. Dia menegaskan siapa saja jangan pernah memprovokasi seolah-olah penerapan syariat di Aceh tidak membawa manfaat. Dia ingin agar siapa saja anak bangsa bisa menikmati keharmonisan Aceh dengan budayanya sebagai salah satu destinasi yang nyaman di negeri ini.

"Kita bukan mau membanding-bandingkan, saya ngak mau sebut nama daerah nya pembaca pasti juga sudah tau, masih ada daerah yang melarang mendirikan menara mesjid, melarang siswi berhijab dan ustadz diperkusi. Tolong lah Negara kita yang sedang aman dan damai ini jangan di perburuk hanya dengan hal-hal yang tidak penting seperti ini, masih banyak hal lain yang harus kita pikirkan, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia itu yang saya rasa yang paling utama" pungkasnya.

Penulis: Redaksi

Baca Juga