Aktivis Meminta Setnov Ikuti Proses Hukum

Kota Bogor, Akuratnews.com - Aktivis Nasional dari Gerakan Mahasiswa Kosgoro, Egi Hendrawan mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penindakan terhadap tersangka dugaan kasus proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Setya Novanto (Setnov).

Ia menjelaskan, upaya jemput paksa Setnov menunjukan bahwa d Indonesia tidak lemah dalam penindakan hukum Dan Menjadikan Hukum Sebagai Panglima.

"Setya Novanto Harus Berikan contoh kepada rakyat bahwa proses hukum harus Ditaati agar Bisa menjaga kewibawaan dan kehormatannya sebagai ketua DPR RI Dan Lembaga Yang Dipimpinnya Terkait Pemanggilan KPK terhadap dirinya, tapi silahkan juga melakukan perjuangan dengan jalur hukum untuk membela kepentingan dirinya sesuai Undang-Undang," kata Egi kepada Akuratnews.com, Jumat (17/11/2017).

Pada Kamis malam Novanto mengalami kecelakaan yang membuatnya harus dirawat. Kini Novanto terbaring di ruang perawatan RS Medika Permata Hijau, Jaksel Lalu dipindahkan ke RSCM.

Sejak awal Novanto sudah jelas-jelas menjadikan Jokowi sebagai tameng dalam menghadapi kasus E-KTP ini. Misalnya, Novanto menolak diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum lembaga antirasuah itu mengantongi izin Presiden.

"Presiden Jokowi Harusnya bisa menyatakan dengan tegas bahwa KPK bisa atau tidak mengantongi izin Presiden untuk memeriksa anggota DPR," sambung egi

"Dalam Pasal 245 Ayat 1 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang sudah diuji materi Mahkamah Konstitusi memang mensyaratkan pemeriksaan anggota DPR harus seizin presiden".

Namun, Pasal 245 Ayat 3 menyatakan bahwa ketentuan Ayat 1 tidak berlaku apabila anggota DPR melakukan tindak pidana khusus, termasuk korupsi.

"Berdasarkan aturan tersebut, artinya penyidik KPK tidak perlu meminta izin Presiden terlebih dahulu jika ingin memeriksa Novanto," tutup Egi hendrawan. (Dody)

Penulis:

Baca Juga