Aktivis Muda, Erick Kristama Tolak Kenaikan BPJS, Berpotensi Bikin Miskin Masyarakat

Aktivis muda, Erick Kristama Soeria Atmadja S.Kom. (foto Atta Ahyar/Akuratnews.com).

Jakarta, Akuratnews.com - Aktivis muda, Erick Kristama Soeria Atmadja S.Kom, secara tegas menolak kenaikan iuran premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Januari 2020. Wacana kenaikan iuran mendapat tanggapan negatif dari publik.

"Saya tidak setuju kenaikan iuran BPJS karena jelas memberatkan masyarakat," terang Erick Kristama kepada Akuratnews.com, Jumat (6/9/2019).

Menurut Erick, kenaikan itu diprediksi akan membuat miskin masyarakat Indonesia. Terlebih kenaikan mencapai 100 persen. Terutama untuk kelas 1 dan kelas 2. Apalagi syarat-syarat yang diminta bagi pengguna BPJS ketika ingin berobat ke rumah Sakit cukup berat.

"Orang yang sedang sakit saat ini direpotkan dengan pengurusan berkas dan dokumen sebagai syarat untuk menggunakan BPJS. Ini memberatkan, terutama bagi yang sakitnya parah," kata Erick.

Selain itu, menurut Erick, keputusan pemerintah yang mewajibkan harus ada surat rujukan bukan dari puskesmas tetapi rujukan harus dari rumah sakit besar, juga memberatkan.

"Kan mereka butuh ongkos untuk bolak-balik, dari mengurus surat rujukan hingga ke rumah sakit untuk kontrol, membutuhkan biaya yang tidak sedikit, jadi ketika iuran dinaikkan, jelas semakin memberatkan," ujar Erick.

Erick menilai, dengan kenaikan BPJS dapat memicu tingginya angka kemiskinan bagi masyarakat tidak mampu.

"Berpotensi menaikkan angka kemiskinan di Indonesia bagi warga yang tidak mampu. Yang mampu saja atau pekerja yang dibayar dengan upah minimim, iuran premi BPJS sudah memberatkan., Apalagi dinaikkan," terang Erick.

Masih banyak persoalan yang harus diatasi pemerintah ketimbang menaikkan BPJS Kesehatan. Salah satunya adalah mutu obat generik yang kerap dipersoalkan. "BPJS

Terlebih menurut informasi yang diterima Erick, Ketua Komisi IX DPR RI periode 2014-2019, Dede Yusuf juga menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. "Ketua Komisi IX saja sudah menolak kenaikan iuran, artinya ada yang salah dari pemerintah dengan rencana menaikkan premi BPJS ini," katanya.

Erick pun meminta agar pemerintah dapat meninjau ulang rencana tersebut. Menurut dia, selain kenaikan premi, pasti ada jalan lain yang bisa diperoleh BPJS Kesehatan untuk mengatasi defisit yang kian membengkak.

Sebelumnya dikabarkan, untuk menutupi defisit BPJS, Presiden Joko Widodo dikabarkan akan segera mengeluarkan peraturan presiden (perpres) tentang penetapan besaran iuran baru BPJS Kesehatan.

Menurut Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo, besaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan sama seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada rapat gabungan antara Komisi IX dengan Komisi XI, yakni kelas 3 sebesar Rp 42.000 per bulan per jiwa. Sedangkan kelas 2 sebesar Rp 110.000 per bulan per jiwa, dan kelas 1 sebesar Rp 160.000 per bulan per jiwa. (*)

Penulis: Hugeng Widodo
Editor:Ahmad Ahyar

Baca Juga