Alasan Pandemi, Polisi Bungkam Aksi Buruh

Jakarta, Akuratnews.com - Aksi buruh menolak pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang dibungkam dengan surat telegram Kapolri yang melarang aksi tersebut.

Sejumlah kelompok buruh yang ingin berunjuk rasa pun dihadang oleh aparat kepolisian saat akan berangkat ke lokasi demonstrasi, pada Senin (5/10/2020) lalu.

Adapun, surat bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 tersebut ditandatangani As Ops Kapolri Irjen Imam Sugianto atas nama Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis tertanggal 2 Oktober 2020.

Isinya berupa 12 perintah Kapolri kepada jajaran untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa (unras) dan mogok kerja buruh pada tanggal 6-8 Oktober 2020 dalam rangka penolakan omnibus law UU Cipta Kerja.

Perintah Kapolri antara lain, melakukan deteksi dini, mencegah aksi unjuk rasa guna memutus penyebaran Covid-19, patroli siber, kontra narasi, menyiapkan rencana pengamanan, hingga penegakan hukum.

Polri menjadikan pandemi Covid-19 sebagai alasan untuk tidak memberi izin unjuk rasa dan kegiatan lainnya yang melibatkan kerumunan.

Meskipun, Polri mengakui, penyampaian aspirasi atau demonstrasi tidak dilarang, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun, penyebaran Covid-19 rawan terjadi di kegiatan yang melibatkan kerumunan massa.

Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono, pedoman Polri di tengah pandemi adalah keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi atau "salus populi suprema lex esto".

"Sehingga, Polri tidak memberikan izin aksi demonstrasi atau kegiatan lainnya yang menyebabkan terjadinya kerumunan orang dengan tujuan mencegah penyebaran Covid," ucap Argo melalui keterangan tertulis, Senin (5/10/2020).

"Ini juga sejalan dengan Maklumat Kapolri. Kami minta masyarakat untuk mematuhinya," kata dia.

Selanjutnya 1 2 3
Penulis: Redaksi

Baca Juga