Alokasi APBD untuk THR Ilegal?

Jakarta, Akuratnews.com - Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (ALASKA) menyebut alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk THR merupakan tindakan ilegal.

"Karena belum mendapatkan persetujuan DPRD dan banyak melanggar undang-undang," klaim ALASKA dalam keterangan resminya kepada Akuratnews.com, Selasa (05/06/2018).

Perintah alokasi APBD untuk THR 2018 tersebut, tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) PP Nomor 19 tahun 2018 yang diteken Jokowi pada 23 Mei 2018 lalu. Selanjutnya, Kemendagri melalui Surat Edaran Kemendagri No. 903/3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018, mengukuhkan perintah kepada seluruh Kepala Daerah agar mengeksekusi amanat PP.

Surat Edaran Kemendagri itu lantas direspon sebagai "jebakan Batman" oleh ALASKA. Aliansi ini lantas mendesak Kemendagri mencabut Surat Edaran tersebut.

"Ketika Kepala Daerah mengikuti surat perintah Menteri Dalam Negeri tersebut, maka Kepala Derah menjadi target makanan empuk aparat hukum seperti KPK," bunyi keterangan ALASKA.

Tak hanya menyoal Kemendagri, ALASKA juga meminta Menteri Keuangan, Sri Mulyani untuk membatalkan THR dan Gaji 13 ASN dan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Pusat. ALASKA menilai, aturan pendanaan THR 2018 sebagai bentuk ketidakadilan bagi ASN di tingkat daerah, dimana Pemerintah Daerah harus mengusik dana APBD yang kondisinya cenderung lemah demi membayar THR.

Penulis:

Baca Juga