“Ambyar… Pertamina Mau Dijual?”

Diskusi yang digagas Lembaga Kajian Strategis Nusantara, dalam mensikapi isu Upaya pembentukan holding dan subholding Pertamina dan rencana menjual (IPO) subholdingnya ke bursa saham, yang turut dihadiri oleh tokoh dan pengamat nasional.

Jakarta, Akuratnews.com - Upaya pembentukan holding dan subholding Pertamina dan rencana menjual (IPO) subholdingnya ke bursa saham, mulai menuai beragam respon dari berbagai pihak. Kebijakan pemerintah yang dimotori Menteri BUMN (Erick Thohir) ini menciptakan kontroversi, tidak hanya dari internal Pertamina, namun juga penolakan dari sebagian publik.

Usaha pemecahan Pertamina menjadi subholding lalu menjualnya telah menciptakan konflik. Tidak hanya penolakan dari pihak eksternal Pertamina, namun juga dari internal Pertamina.

Beberapa Serikat Pekerja Pertamina melakukan Demonstrasi menolak rencana Menteri BUMN dan Dirut Pertamina tersebut. Diantaranya Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran III (SPPUpms III),Serikat Pekerja Pertamina EP, Serikat Pekerja Pelaut Pertamina, dan lain-lain.

Perwakilan dari Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (SPPB) Marcellus Hakeng mengatakan, jika terjadi pertamina di jual, Marcellus menegaskan, Serikat Pertamina dengan tegas menolak. "Kami menolak," tegasnya.

Jika ini terus dibiarkan akan mengganggu jalannya roda perusahaan Pertamina. Harusnya aspirasi banyak Pekerja Pertamina tersebut direspon positif oleh Menteri BUMN dan DIrut Pertamina dengan membatalkan rencana mereka.

Dari Analisa terhadap ke empat aspek tersebut, upaya Pemecahan Pertamina menjadi Subholding-subholding lalu menjualnya lewat IPO patut diduga telah melanggar amanat konstitusi.

Merespon IPO Subholding Pertamina, Politikus sekaligus pengamat pertambangan, Marwan Batubara mengungkap keuangan PLN dan Pertamina yang jatuh diduga akibat politik pencitraan Joko Widodo dalam rangka pilpres 2019 salah satunya melalui kebijakan agar BUMN menanggung dana subsidi.

"Jadi Jokowi itu, supaya terlihat baik di mata publik, maka dia membuat pencitraan supaya BUMN ini menanggung dana subsidi. Kalau memang mau menanggung BBM ini tidak naik ya silahkan saja, tetapi harus ada anggaran di APBN seperti di zaman Pak SBY itu berlangsung," kata Marwan Batubara saat diskusi publik dan webinar yang digelar oleh Lembaga Kajian Strategis Nusantara, Sabtu (15/8/2020).

Selanjutnya 1 2 3
Penulis:

Baca Juga