Operasi Intelijen Asing atau Domistik?

Amerika Dalang Lepasnya Timor Leste, Bagaimana Soal Rusuh Papua?

"Ya memang nampak aksi rusuh ini tidak mungkin hanya karena faktor domestik, dilihat dari sebaran aksi yang cukup luas serta propaganda yang masif, sangat masuk akal jika ada pihak-pihak asing yang ikut menjadi pemain dalam konflik di Papua,”

Jakarta, Akuratnews.com - Kisah lepasnya Timor Timur; Kini dikenal sebagai Timor Leste, dari pangkuan NKRI tak bisa dipisahkan dari keterlibatan intelijen asing di Indonesia terutama Agen-agen asing seperti Australian dan Amerika Serikat.

Namun, seperti dikutip dari ABC News, Kamis (29/8), sebuah dokumen intelijen milik CIA yang baru saja dideklasifikasi mengungkap sejumlah fakta mengejutkan bahwa Amerika Serikatlah dalang tunggal yang memaksa Indonesia menerima pasukan penjaga perdamaian untuk Timor Leste (interfet) setelah 78,5 persen rakyat di sana memilih opsi merdeka.

Peristiwa itu terjadi pasca kerusuhan setelah referendum Timor Leste tahun 1999. Saat itu seorang pengamat menyebut Australia tadinya justru tetap ingin provinsi ke-27 Indonesia itu tetap jadi bagian NKRI.

Menurut ABC News dokumen itu mengindikasikan bahwa Australia sama sekali tidak mendukung atau merencanakan misi penjaga perdamaian sampai menit-menit terakhir. Yaitu setelah AS berhasil memaksa Indonesia.

Melansir situs nasional, deklasifikasi dokumen dilakukan pekan ini oleh Arsip Keamanan Nasional AS, menjelang peringatan 20 tahun referendum kemerdekaan Timor Leste yang jatuh hari ini, Jumat (30/8/2019).

Dengan terbukanya dokumen tersebut, narasi Pemerintah Australia bahwa pihaknya “berjasa besar” dalam kemerdekaan Timor Leste, kini jadi dipertanyakan keabsahannya.

Pasalnya, bertahun-tahun setelah referendum, PM John Howard selalu mengklaim ‘pembebasan’ Timor Leste adalah salah satu pencapaian paling membanggakan sebagai perdana menteri. Faktanya, menurut dokumen ini, justru Amerika yang berhasil menekan Indonesia untuk mundur dan membiarkan pasukan penjaga perdamaian multinasional masuk ke negara itu.

Sementara itu, Badan Intelijen Negara mengklaim telah mengetahui aktor yang berada di balik kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Juru bicara BIN Wawan Purwanto mengatakan hal itu diketahui usai BIN melakukan pemetaan.

"Sudah ada pemetaan ya. Siapa bermain, siapa itu sudah ada pemetaan," ujar Wawan saat dihubungi, Rabu (21/8/2019) lalu.

Meski telah diketahui, Wawan enggan menyebut siapa aktor tersebut. Ia hanya menyampaikan BIN telah melakukan antisipasi agar ketegangan di Papua dan Papua Barat mereda.

Lebih lanjut, Wawan enggan menyebut apakah BIN sudah sejak awal mendeteksi potensi kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Ia hanya menyampaikan gejala kerusuhan di kawasan itu sudah tampak.

Faktanya, kerusuhan kian meluas hingga ke Jayapura mengakibatkan kerusakan besar dan jatuhnya puluhan korban jiwa, termasuk seorang Prajurit TNI.

Berbeda pandangan dengan BIN, Pengamat Intelejen Stanislaus Riyanta mengatakan, bahwa aksi rusuh di Papua bukan saja faktor domestik, melainkan menurutnya sangat masuk akal ada keterlibatan pihak asing.

“Ya memang nampak aksi rusuh ini tidak mungkin hanya karena faktor domestik, dilihat dari sebaran aksi yang cukup luas serta propaganda yang masif, sangat masuk akal jika ada pihak-pihak asing yang ikut menjadi pemain dalam konflik di Papua,” ujar Stanislaus saat dimintai keterangannya melalui pesan singkatnya di Jakarta, lansir situs nasional, Jumat (30/8/2019).

Lebih lanjut ia menyampaikan, bahwa Papua adalah wilayah yang mempunyai daya tarik besar, terkait kekayaan SDA dan wilayah yang strategis, banyak pihak yang berkepentingan dengan Papua.

“Memang peran intelijen dalam deteksi dini dan cegah dini ancaman di Papua perlu lebih ditingkatkan, termasuk upaya-upaya penggalangan, kontra propaganda, dan kontra intelijen atas aksi spionase pihak asing,” kata dia.

Pengamat intelejen ini juga memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, pertama tuturnya adalah pengendalian situasi, jangan sampai situasi justru dikendalikan oleh OPM.

“Kedua, dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, kepala suku, dan orang berpengaruh lainnya, untuk mencapai kesepakatan tetap menjaga Papua sebagai bagian dari NKRI,” tandasnya. (*)

Penulis: Hugeng Widodo
Editor: Redaksi

Baca Juga